EQUATOR-TV, TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan resmi mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam Rapat Paripurna ke-38 DPRD Kota Tarakan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, yang digelar pada Selasa (29/07/2025), di DPRD Tarakan.
Rapat yang dihadiri 22 anggota dewan, jajaran Forkopimda, serta berbagai elemen dari Pemkot Tarakan ini, mengajukan dua Raperda, yakni tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025–2029.
Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes, dalam nota penjelasannya menyampaikan bahwa perubahan terhadap Perda pajak dan retribusi dilakukan menindaklanjuti hasil evaluasi dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi tersebut menyoroti beberapa materi pengaturan dalam Perda sebelumnya yang belum selaras dengan ketentuan baru, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
“Di dalam peraturan daerah tentang retribusi dan pajak daerah yang sudah ada sebelumnya itu ada beberapa yang harus disesuaikan,” jelas Khairul kepada para anggota dewan yang hadir.
Sementara itu, Raperda RPJMD 2025–2029 menjadi dasar pijakan pembangunan Kota Tarakan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini akan memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, serta kerangka pendanaan pembangunan daerah.
“RPJMD nanti akan menjadi pedoman-pedoman pemerintah daerah dan juga semuanya yang ada di sini yang berkaitan dengan pembangunan daerah untuk sebagai dasar dalam langkah-langkah pembangunan mulai 2025 sampai dengan 2029,” ujarnya.
Khairul juga menekankan bahwa pengajuan RPJMD ini dilakukan sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam peraturan, yakni paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. “Hari ini karena 6 bulannya, kami ini kan nanti tanggal 20 Agustus, ya, sehingga kita mengajukan ya sebelum tanggal deadline itu,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tarakan turut menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun Raperda dari unsur pemerintah daerah, serta memberikan penghormatan khusus kepada Muhammad Idrus, S.H., Kepala Bagian Persidangan DPRD Kota Tarakan.
Ia berharap agar dua Raperda ini dapat dibahas secara tertib, cepat, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.
“Kami sangat mengharapkan agar rancangan peraturan daerah tersebut dapat segera dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas Khairul.
Dengan diajukannya dua Raperda ini, Pemerintah Kota Tarakan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan terencana, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan (RS).
