EQUATOR-TV, TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara berpartisipasi dalam kegiatan uji coba penandaan, pelacakan, dan evaluasi kinerja anggaran daerah kabupaten/kota dalam rangka mendukung pencegahan serta percepatan penurunan stunting.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat lalu (10/10/2025) di ruang pertemuan Kantor Kecamatan Tarakan Tengah dan diikuti oleh berbagai perwakilan pemerintah daerah.
Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kaltara, Yudha Kristianto, S.Hum, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pemetaan dan penandaan terkait upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kalimantan Utara.
“Ini kali pertama teman-teman dari Kemendagri melakukan pemetaan dan penandaan berkaitan dengan pencegahan dan penurunan stunting yang ada di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Aplikasi yang digunakan dalam kegiatan ini berfungsi sebagai tools atau alat bantu bagi pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program penurunan stunting.
“Jadi nanti ujungnya kita akan masuk pada indikator substansial yang berkaitan langsung dengan penurunan stunting,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga menerangkan bahwa mekanisme penandaan tersebut terintegrasi dalam sistem e-Bangda yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Sistem ini, dirancang untuk menandai berbagai sub kegiatan yang mendukung isu-isu strategis stunting mulai dari level nasional hingga daerah.
“Posisinya nanti sudah ada dari segi perencanaan, mulai dari RPJMN, diturunkan ke RPJMD, lalu Renstra dan Renja, yang kemudian diinput ke dalam sistem e-Bangda ini,” tuturnya.
Bappeda Litbang Kaltara berharap pemetaan anggaran tersebut tidak hanya berhenti pada level sub kegiatan, namun juga mencakup rincian belanja agar dampaknya lebih konkret dirasakan masyarakat.
“Harapan kami, pemetaan ini langsung turun pada rincian belanja sehingga belanja yang tertagging dalam penurunan dan pencegahan stunting benar-benar sampai kepada masyarakat,” tegas Yudha.
Sebagai informasi, Kemendagri sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi pemetaan anggaran stunting di tingkat provinsi. Berdasarkan hasil sementara, total tagging sub-kegiatan pencegahan stunting di Kalimantan Utara mencapai sekitar Rp44 miliar yang tersebar pada berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan urusan lainnya.
“Harapannya, dalam penyusunan anggaran nanti, koordinasi antarpihak semakin kuat agar seluruh anggaran pencegahan stunting benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Yudha.(VT)
