EQUATOR TV TARAKAN – Pemerintah bersama Program SKALA (Kemitraan Australia dan Indonesia) melaksanakan workshop yang membahas pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant serta evaluasi dampak Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pemenuhan layanan dasar di daerah.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan transfer ke daerah lebih tepat sasaran dan sesuai dengan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Workshop tersebut digelar di Gedung Serbaguna Pemkot Tarakan, pada Rabu pagi (29/10/2025) dan dihadiri oleh berbagai instansi, diantaranya Bappenas, Direktorat Pemerintahan Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah Kementerian Keuangan, SKALA Kalimantan Utara, Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, BKAD Provinsi Kalimantan Utara, Disdik Malinau, dan Bappeda Tarakan, serta perwakilan yang bergabung melalui zoom meeting.
Perwakilan dari Direktorat Pemerintahan Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah, Tyas Anung Wening, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari proses pengumpulan data dan masukan untuk perumusan menu kegiatan DAU yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan daerah.
“Hari ini pembahasannya terkait pengambilan data, jadi kami melakukan uji petik dengan kerja sama bersama SKALA terkait pembahasan perumusan menu ataupun kegiatan DAU yang ditentukan penggunaannya,” jelas Tyas.
Sementara itu, Provincial Lead Program SKALA Kalimantan Utara, Nurul Affandy, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam mempercepat pemenuhan layanan dasar melalui kebijakan transfer ke daerah.
“Fokus hari ini sebenarnya untuk meminta pandangan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Kalimantan Utara terkait dana alokasi umum yang sudah ditentukan penggunaannya atau specific grant. Tujuannya adalah mempercepat pemenuhan layanan dasar sesuai standar pelayanan minimal,” ujar Nurul.
Workshop digelar selama dua hari , hari pertama difokuskan pada pembahasan DAU specific grant, sedangkan hari kedua akan membahas evaluasi dampak DAK terhadap indikator pembangunan daerah.
“Besok kami akan meminta pandangan terkait pemanfaatan DAK terhadap indikator-indikator di RPJMN. Kami juga ingin melihat sejauh mana kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan seperti SKALA dapat memperkuat efektivitas pengelolaan dana transfer, sehingga capaian pembangunan layanan dasar di Kalimantan Utara dapat terukur dan berkelanjutan.(RS)
