EQUATOR-TV, NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mendorong peran kader kesehatan sebagai ujung tombak pengendalian malaria dan demam berdarah dengue atau DBD di IKN.
Upaya itu dilakukan Melalui Pelatihan Kader Pencegahan Malaria dan DBD yang digelar di Multifunction Hall Kantor Bersama 4, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kamis (9/4/2026).
Pengendalian penyakit menular tidak lagi bertumpu pada sektor kesehatan semata tetapi juga harus dilakukan melalui aksi nyata.
Lewat pelatihan yang diikuti oleh pengelola hunian dan tim K3 dari berbagai paket pekerjaan di wilayah KIPP IKN, mereka diproyeksikan menjadi kader kesehatan yang berperan dalam edukasi masyarakat, pengendalian lingkungan, serta pencegahan penyakit di lingkungan kerja masing-masing.
Di kesempatan tersebut, Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, menekankan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam memutus rantai penularan.
“Pengendalian malaria dan DBD tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan, namun peran masyarakat juga menjadi kunci utama, pencegahan merebaknya wabah DBD,” jelasnya.
“Malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles, sedangkan DBD oleh Aedes aegypti, sehingga jika vektornya dapat dikendalikan, maka penularan pun dapat dicegah,” terangnya.
Wilayah KIPP IKN saat ini memiliki penularan malaria lokal yang cukup menjadi ancaman, jika tidak dilakukan pencegahan awal, sehingga DBD harus menjadi tantangan yang harus dihadapi sejak dini.
Otorita IKN menargetkan penurunan kasus DBD hingga 50 persen melalui penguatan sistem kewaspadaan dini dan peningkatan peran masyarakat, terutama di kawasan hunian dan area konstruksi yang berisiko tinggi akibat genangan air.
Perwakilan Kementerian Kesehatan, Bambang Siswanto, menekankan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam pengendalian penyakit. Kementerian Kesehatan sendiri saat ini sedang menggencarkan program ‘Kampung Bebas Jentik yang bertujuan mengendalikan vektor penyakit malaria dan DBD.
Program pengendalian DBD telah diujicobakan di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dalam kesempatan itu, tim ahli kesehatan lain Bambang juga menyebutkan tentang peranan masing-masing.
“Peran utama kini berada pada Camat, Kepala Desa, dan Pemerintah Daerah, sementara tenaga kesehatan berperan sebagai pendamping teknis, ” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun konsep kawasan bebas jentik untuk area khusus seperti kawasan industri dan kawasan IKN.
Di lapangan, tantangan pengendalian penyakit muncul seiring aktivitas pembangunan. Area konstruksi dinilai menjadi titik rawan berkembangnya nyamuk akibat genangan air. Dalam sesi diskusi, peserta berbagi praktik yang telah dilakukan untuk mengantisipasi risiko tersebut.
Reza dari HSE Paket Proyek Yudikatif mengatakan, pihaknya melalui site proyek dan di paket-paket lainnya akan menerapkan sistem HSE induction atau screening kesehatan, menanyakan riwayat penyakit sebelumnya, berasal dari daerah mana dan sebagainya.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, yaitu dr. Bangun Cahyo Utomo atau Balai Karantina Kesehatan I Balikpapan yang membahas surveilans migrasi, Hajito Ponco Waluyo yang memberikan edukasi terkait identifikasi dan pengendalian nyamuk vektor malaria dan DBD, serta penerapan pencegahan dan penanganan kegawatdaruratan malaria dan DBD. (SMO)
