EQUATOR-TV, BULUNGAN –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun 2026, pada Senin (11/05/2026) di Kantor DPRD Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian rekomendasi dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bulungan Tahun Anggaran 2025.
Rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil pembahasan mendalam dan kesepakatan seluruh anggota DPRD setelah menelaah rincian laporan kinerja dan keuangan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.
Dalam wawancaranya dengan awak media, Ketua DPRD Kabupaten Bulungan H.Riyanto, S.Sos menjelaskan bahwa rekomendasi ini mencakup berbagai sektor pembangunan yang dinilai masih memerlukan perhatian dan penyelesaian segera oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan.
“Tadi sudah disampaikan rekomendasi yang menjadi kesimpulan dari seluruh anggota DPRD maupun fraksi. Pertama terkait masalah rumah sakit Bunyu, sampai saat ini kan masih ada terkendala itu belum ada kelanjutannya sehingga itu juga merupakan rekomendasi dari DPRD,” ucapnya.
“Beberapa ruas jalan, lintas kecamatan dari Tanjung Selor ke Tanah Kuning termasuk Tanjung Palas ke Salimbatu sampai ke Tanjung Palas Utara, juga ke Pesok, itu juga merupakan rekomendasi. Berkaitan dengan pendidikan, ada SD, SMP yang properti juga belum lengkap sarana dan prasarananya, termasuk ruang guru, ruang kepala sekolah, belum ada,” tambahnya.
Ia juga berharap agar seluruh poin rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.
“Jadi, harapan kami dari DPRD Kabupaten Bulungan, rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti segera untuk di tahun 2026, termasuk penyelesaian konflik yang ada di Tanah Kuning. Termasuk RT, RW, Desa Tanah Kuning itu kan banyak yang menjadi sempit. Mohon agar untuk diluaskan lagi,” pungkasnya.(NA)
