EQUATOR-TV, TANJUNG SELOR –
Disiplin, etika dan efisiensi kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalimantan Utara (Kaltara), adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Rapat Koordinasi “Coffee Morning Keluarga Besar Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara”, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (15/6/2026).
Dalam arahannya, Sekprov Denny mengingatkan seluruh ASN untuk tetap mengikuti apel pagi secara tertib serta menjaga kerapian dan kedisiplinan sebagai bagian dari budaya kerja pemerintahan.
Ia juga menekankan pentingnya etika dalam penggunaan media sosial, termasuk penggunaan atribut dan pakaian dinas yang harus sesuai ketentuan. Setiap pelanggaran akan menjadi perhatian pimpinan.
“Seluruh pegawai agar menjaga kebersamaan, kekompakan, dan semangat kerja sama dalam mendukung pencapaian target organisasi,” katanya.
Selain itu, ia meminta seluruh pegawai menjaga kebersihan, kerapian, dan keamanan ruang kerja sebagai bagian dari upaya efisiensi. Sebelum meninggalkan kantor, pegawai diwajibkan memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi aman, termasuk peralatan listrik dan perangkat kerja lainnya.
Pegawai yang bekerja lembur hingga melewati pukul 21.00 WITA agar melaporkan identitas diri kepada petugas Satpol PP yang bertugas sebagai bagian dari prosedur pengamanan kantor.
Terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA), Denny menyebut kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan air dan listrik di lingkungan perkantoran.
Meski demikian, pegawai yang melaksanakan WFA tetap diwajibkan aktif, responsif, dan dapat dihubungi selama jam kerja.
Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan kondisi fiskal daerah yang saat ini membutuhkan pengelolaan anggaran secara lebih efisien. Penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembiayaan lebih dari 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
“Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta melakukan efisiensi, termasuk memaksimalkan pelaksanaan rapat secara daring,” ujarnya.
Denny juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tanpa pengurangan. Namun, sistem pemberian TPP akan terus disempurnakan agar lebih tepat sasaran dan berbasis kinerja.
“Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pembayaran Gaji Ketiga Belas tidak dapat memasukkan komponen TPP,” jelasnya.
Di akhir kegiatan, Sekprov memperkenalkan pejabat yang baru dilantik di lingkungan Setdaprov Kaltara dan berharap dapat segera beradaptasi dengan tugas serta tanggung jawab yang diemban.
Turut hadir mendampingi Sekprov Denny, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Sapi’i, S.T., M.A.P., serta Asisten Bidang Administrasi Umum Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si. (dkisp)
