EQUATOR-TV.COM, Singapura — Sebuah kelompok hak asasi manusia (HAM) menuduh mantan presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa melakukan kejahatan perang selama perang saudara, dan mengajukan tuntutan pidana ke Jaksa Agung Singapura.
Pengacara dari Proyek Kebenaran dan Keadilan Internasional (ITJP), sebuah organisasi pengumpul bukti yang dikelola yayasan nirlaba berbasis di Afrika Selatan, meminta penangkapan segera Gotabaya Rajapaksa karena perannya sebagai menteri pertahanan saat perang saudara Sri Lanka berlangsung.
Perang Saudara Sri Lanka, ketika pemerintah negeri pulau itu menghadapi pemberontak Tamil Eelam, berakhir tahun 2009.
Rajapaksa diyakini tinggal di Singapura, setelah melarikan diri dari istananya yang dikepung dan diduduki rakyatnya pertengahan Juli 2022. Berbulan-bulan Rajapaksa menghadapi aksi protes akibat krisis ekonomi yang menyengsarakan.
Sebelum ke Singapura, Rajapaksa mampir di Maladewa — negeri terdekat dengan Sri Lanka. Dari Male, ibu kota Maladewea, Rajapaksa menumpang pesawat komersil ke Singapura.
Dalam ‘keluhan’ setebal 63 halaman, ITJP menyatakan Rajapksa melakukan pelanggaran berat Konvensi Jendewa selama tahun terakhir perang saudara. Menurut ITJP, kejahatan itu tunduk pada penuntutan domestik di Singapura, di bawah yurisdiksi universal.
Tahun 2009, Rajapaksa adalah salah satu pejabat paling kuat. Ia adalah menteri pertahanan dalam pemerintahan yang dipimpin Mahinda Rajapaksa, kakaknya. Mahinda memerintah antara 2005 sampai 2015.
Tahun 2019 Rajapaksa menjadi presiden Sri Lanka, saat itulah kehancuran ekonomi dimulai. Ia gagal menyelesaikan krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ratusan ribu orang miskin mendadak.
“Kehancuran ekonomi telah membuat pemerintahan Rajapaksa runtuh, tapi krisis Sri Lanka benar-benar terkait impunitas struktural untuk kejahatan internasional serius sejak tiga dekade atau lebih,” kata Yasmin Sooka, direktur eksekutif ITJP.
Sooka melanjutkan; “Pengaduan ini mengakui bahwa krisis ekonomi Sri Lanka bukan tentang korupsi dan salah urus ekonomi, tapi pertanggung-jawaban atas kejahatan dan kekejaman massal.”
Perang Saudara Sri Lanka menewaskan 100 ribu orang, menurut perkiraan konservatif PBB. Jumlah sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Laporan panel ahli mengatakan 40 ribu etnis minoritas Tamil tewas dalam bulan-bulan terakhir perang saudara.
