EQUATOR-TV, TANA TIDUNG – Guna menjamin tata kelola pemerintahan di bidang pembangunan infrastruktur dan legalitas pertanahan areal pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tana Tidung, pemerintah daerah menjadikan konsep Tata Ruang Wilayah atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar penataan program dan pembangunan proyek infrastruktur, jalan dan jembatan.
Sebagaimana disampaikan Kepala DPUPRPKP Tana Tidung – Ir.Rico Ardianto, S.T, M.T dalam wawancaranya dengan awak media.
“Soal tata ruang, disini kita sedang menyelesaikan sertifikat tanah, dari 404 ha, alhamdulilah kurang lebih 25 bidang yang kita sertifikatkan. Dan diperkirakan minggu ini selesai,” terang Rico.
Sementara itu, Kepala Bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Irafik, S.Hut menjamin bahwa pada bulan Agustus tahun 2026 ini, Persetujuan Subtansi (Persub) sebagai persyaratan tata ruang dari Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN RI) akan diserahkan kepada Bupati Kabupaten Tana Tidung, Ibrahim Ali S.P.
“Agustus ini diserahterima ke pak Bupati. RT sudah selesai, yang belum Persub,” ujarnya.
“Kendalanya kami sedang menyusun KLHS kan, dan KLHS baru selesai. Kedua, kami sedang minta jadwal dari Kementrian ATR untuk Persub. Yang mengusulkannya atasnama pemerintah, Sekda,” imbuhnya.
Hal ini mengartikan bahwa seluruh pembangunan proyek infrastruktur diberbagai bidang sudah memenuhi syarat admnistrasi negara dan peraturan yang ditetapkan Undang-Undang melalui Kementrian ATR/BPN RI.
Irafik mengungkapkan bahwa DPUPRPKP Kabupaten Tana Tidung melalui bidang RTRW kini sedang fokus merampungkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mencangkup 25 bidang di Pusat Pemerintahan (Puspem).
25 bidang RDTR itu adalah 13 bidang tanah seluas 404,42 hektar di Puspem dan 12 bidang untuk pembangunan jalan di lokasi serupa, maupun lokasi-lokasi lainnya di Tideng Pale.
25 bidang RDTR tersebut rencananya akan diserahkan Sekretaris Daerah, H.Hersonsyah, S.T selaku penanggungjawab kegiatan Kementrian ATR/BPN RI, untuk diterbitkan dokumen persetujuannya.
Sedangkan beberapa wilayah yang di usulkan Sekda KTT ke Kementerian ATR/BPN RI untuk mendapatkan Persub juga selain lokasi Puspem, adalah RDTR Tanah Lia, Tidung Pale dan RDTR Sesayap Hilir, dimana titik Puspem dibangun.
Irafik juga menjelaskan, seluruh RTRW yang di desain sudah melalui pengukuran dan penilaian DPUPRPKP Tana Tidung melalui Bidang RTRW, bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN Kabupaten Tana Tidung.
Saat ini pemerintah segera akan menerima persetujuan Subtansinya yang dijadwalkan di bulan Agustus 2026 ini.
Secara keseluruhan penuntasan RTRW juga akan dilakukan ke seluruh kecamatan se Kabupaten Tana Tidung. Hanya saja, langkah ini belum sepenuhnya di tuntaskan, mengingat efesiensi anggaran sehingga pembuatan RTRW diseluruh wilayah KTT mengalami penundaan waktu.
Meski demikian RTRW dan RDTR fokus di selesaikan di zona pembangunan Puspem sebagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.(SMO)
