EQUATOR-TV, BULUNGAN – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., tiba di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, pada Selasa (06/10/2026).
Kedatangannya disambut langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., didampingi Wakil Gubernur Ingkong Ala, S.E., M.Si., serta seluruh jajaran pimpinan daerah atau Forkopimda.
Dalam kunjungan kali ini, Mendagri dan Pemprov Kaltara akan mengunjungi sejumlah lokasi di wilayah perbatasan Kaltara guna melaksanakan kunjungan kerja, khususnya ke daerah yang berada di kawasan perbatasan.
Sesaat setelah disambut di Bandara Tanjung Harapan, lewat helikopter, Mendagri bersama Gubernur Kaltara langsung melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Malinau.
Dalam wawancaranya, Wagub Ingkong Ala menyampaikan harapan agar kehadiran Mendagri dapat membawa perhatian nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
“Jadi harapan kita dengan kunjungan beliau dalam kesempatan ini, supaya bisa melihat langsung, bisa menjawab dan memberi perhatian yang lebih baik ke depannya”, ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan ini penting agar Mendagri menyaksikan sendiri keterbatasan akses yang dialami warga, sekaligus memahami perlunya pemerataan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di sana.
“Karena mereka lihat sendiri tidak ada akses lain untuk menjangkau daerah perbatasan selain pesawat, demikian juga pengadaan untuk kesetaraan dan kebutuhan masyarakat”, ujarnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan betapa terbatasnya sarana transportasi yang tersedia saat ini, sehingga warga sangat bergantung pada penerbangan yang kapasitas maupun jadwalnya belum memadai.
“Karena perbatasan ini mereka hanya bisa menggunakan pesawat yang terbatas, Kapasitas yang 10 orang, 15 orang, itu pun terbatas juga frekuensi penerbangannya”, ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan jalan dan jembatan menjadi satu-satunya jalan keluar yang paling mendesak agar daerah yang sulit dijangkau dapat terhubung dengan baik.
“Jadi satu-satunya akses untuk melepaskan, harus memenuhi kebutuhan kesetaraan masyarakat perbatasan itu, harus melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, itu yang paling penting”, tutupnya.(NA)
