EQUATOR-TV, NUNUKAN – Pelayanan informasi publik yang inklusif bagi masyarakat berkebutuhan khusus terus dikembangkan di Kabupaten Nunukan. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Nunukan dalam menyediakan dukungan aksesibilitas, pendampingan, serta bantuan komunikasi bagi pemohon informasi penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang Inklusif dan Aksesibel bagi Pemohon Informasi Berkebutuhan Khusus, yang ditandatangani di Nunukan oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Nunukan Arief Budiman dan Kepala SLB Negeri Nunukan Zet Simon, pada Jumat (02/10/2026).
Melalui kerja sama ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi publik melalui proses pelayanan yang mudah dipahami, setara, dan bebas dari diskriminasi. Dukungan aksesibilitas juga diberikan untuk membantu pemohon yang membutuhkan pendampingan maupun sarana komunikasi khusus.
Kepala Diskominfo Kabupaten Nunukan, Arief Budiman, mengatakan bahwa kolaborasi tersebut merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Pelayanan informasi publik harus dapat dirasakan semua masyarakat, termasuk pemohon berkebutuhan khusus. Karena itu, kebutuhan aksesibilitas perlu diidentifikasi sejak awal agar pelayanan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pemohon,” ujarnya.
Menurut Arief, koordinasi dengan SLBN Nunukan diharapkan dapat membantu penyediaan pendampingan yang sesuai bagi pemohon informasi berkebutuhan khusus. Bantuan yang dimaksud mencakup fasilitasi Juru Bahasa Isyarat, pendampingan bagi tunanetra, serta bentuk bantuan komunikasi lainnya.
“Dengan adanya koordinasi ini, kami berharap tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kesulitan hanya karena keterbatasan akses dalam memperoleh informasi publik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala SLB Negeri Nunukan, Zet Simon, menyatakan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik yang inklusif berdasarkan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki.
“Kerja sama ini menjadi bentuk sinergi untuk membantu memastikan pemohon berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan yang layak dan sesuai kebutuhannya. Dukungan kami akan diberikan sesuai kemampuan dan ketersediaan personel,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa dukungan dari SLBN Nunukan dapat berupa fasilitasi Juru Bahasa Isyarat apabila tersedia, pendampingan bagi tunanetra, bantuan membaca, bantuan komunikasi, serta bentuk dukungan lain yang dibutuhkan pemohon.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat terlebih dahulu mengajukan permohonan informasi kepada Diskominfo. Petugas kemudian mengidentifikasi kebutuhan aksesibilitas pemohon untuk menentukan dukungan yang diperlukan selama proses pelayanan.
Apabila dibutuhkan pendampingan khusus, Diskominfo akan berkoordinasi dengan SLBN Nunukan. Selanjutnya, pihak SLBN memberikan bantuan sesuai kebutuhan pemohon dengan mempertimbangkan ketersediaan personel.
Selain dukungan aksesibilitas dan pendampingan, ruang lingkup kerja sama ini juga meliputi peningkatan kapasitas, sosialisasi, dan koordinasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang inklusif.
Meski demikian, dalam PKS tersebut ditegaskan bahwa keterlibatan SLBN Nunukan terbatas pada aspek aksesibilitas dan pendampingan. Kewenangan PPID tetap berada pada badan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keputusan mengenai pemberian atau penolakan informasi, pengklasifikasian informasi, penanganan keberatan, hingga penyelesaian permohonan informasi publik tetap menjadi kewenangan badan publik atau PPID.
Melalui kerja sama ini, Diskominfo dan SLBN Nunukan berharap masyarakat dapat menikmati pelayanan informasi publik yang lebih ramah, setara, dan mudah diakses. Dengan demikian, keterbatasan fisik maupun komunikasi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh hak atas informasi publik. (TY).
