EQUATOR-TV MAKASSAR– Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengapresiasi gerak cepat jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar dalam menangani kasus penyekapan mahasiswa asal Kaltara di Makassar.
Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Zainal saat mengunjungi Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar, Kamis (15/10/2026).
Kunjungan itu juga menjadi bentuk perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap keselamatan warganya yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.
“Atas nama Pemprov dan masyarakat Kalimantan Utara, khususnya keluarga korban, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar atas respons cepat dan penanganan profesional dalam kasus ini,” kata Zainal.
Zainal menyebutkan, langkah cepat kepolisian dalam menyelamatkan korban dan mengamankan pelaku memberikan rasa aman bagi masyarakat Kaltara, terutama mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di perantauan.
Sebagai Purnawirawan Polri, Zainal memahami pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam penanganan kasus di lapangan. Karena itu, kunjungannya juga dimanfaatkan untuk memastikan kondisi fisik dan psikologis mahasiswa tersebut mendapat perhatian dan penanganan yang baik setelah kejadian.
Selain itu, ia berkoordinasi dengan jajaran kepolisian terkait upaya perlindungan bagi mahasiswa asal Kaltara yang sedang menempuh pendidikan di Sulsel.
Zainal juga mengimbau para pelajar dan mahasiswa asal Kaltara di luar daerah agar tetap fokus belajar, menjaga keselamatan diri, serta menjalin komunikasi yang baik dengan sesama mahasiswa, organisasi daerah dan pihak berwajib setempat.
Kapolda Sulsel, Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H., menyambut baik kunjungan Gubernur Kaltara. Ia menilai koordinasi antardaerah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan kepada warga yang sedang berada di perantauan.
Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perhatian dan perlindungan kepada masyarakat, termasuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di luar wilayah Kaltara. (dkisp)
