EQUATOR-TV, BULUNGAN – Aliansi Masyarakat Adat Asli Kaltara (AMAKU) menggelar aksi damai di halaman depan Gedung Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) pada Senin (16/11/2026).
Dalam aksi tersebut, bersama masyarakat adat Dayak secara tegas menyampaikan penolakan terhadap gugatan yang diajukan oleh mahasiswa asal Kaltara Bima Sadiropa Sijabat, terkait uji materi Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Penolakan ini disampaikan karena gugatan tersebut dinilai akan berdampak pada tradisi berladang yang telah dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat adat.
Mewakili masyarakat adat, Ketua Umum Perkumpulan Pemuda Dayak Kalimantan Utara, Jakir, menjelaskan makna berladang bagi keberadaan masyarakat adat Dayak sekaligus dasar hukum yang melindungi kearifan lokal tersebut.
“Dalam aksi tadi ini kami berkeinginan berladang adalah sebuah napas peradaban bagi masyarakat kami adat Dayak yang di mana menjunjung tinggi tentang berladang ini adalah sebuah kearifan lokal yang harus kami lestarikan”, ungkapnya.
“Makanya negara telah mengakui hukum adat kami dalam pasal Undang-Undang 18B ayat 2 maka kami dengan ini melakukan aksi supaya yang diajukan saudara Bima terkait di MK sana bisa dibatalkan”, sambungnya.
Ia juga menjelaskan bahwa tradisi berladang dilakukan dengan cara-cara yang teratur dan dijaga agar tidak membahayakan lingkungan.
“Kami sebagai masyarakat yang cinta dengan tradisi budaya kami dengan berladang sebuah yang kami lestarikan sampai sekarang yang di mana kami berladang pun membakar ada membatasi dengan sekat-sekat yang ada dan dijaga agar tidak meluas maka kami tidak setuju dengan yang diajukan oleh saudara Bima”, ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas respon positif dari Pemerintah Provinsi Kaltara yang mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.
“Suatu hal luar biasa bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam respon terkait dengan aksi kami ini dari Gubernur sendiri hadir dalam menerima aksi kami dan sebagai yang kami sampaikan nanti ke MK terkait dengan yang diajukan oleh masyarakat adat Dayak Kalimantan”, ucapnya.
Merespons aksi tersebut, Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., menyatakan dukungannya terhadap aspirasi yang di sampaikan masyarakat adat.
“Kita mendukung apa yang menjadi aksi dari saudara-saudara kita, lembaga-lembaga adat yang ada di Kalimantan Utara ini, karena kita tahu bahwa adat ini sudah ada sejak mereka belum lahir”, ungkapnya.
Praktik berladang masyarakat adat dilakukan secara bijaksana dengan pengendalian yang baik sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
“Dan masalah pembuatan lahan yang dilakukan oleh saudara kita ini, itu sudah menjadi tradisi dan tidak pernah kita dengar mereka membakar lahan 2 hektar itu sampai terjadi kebakaran besar, mereka selalu menjaga, memberikan batas sehingga api itu tidak menjalar ke mana-mana, cukup di areal yang ingin mereka tanami”, ujarnya.
“Itulah kenapa kita sebagai pemerintah mendukung apa yang menjadi aspirasi daripada saudara-saudara kita, suku asli Dayak, suku asli yang ada di Kalimantan Utara ini untuk kita bersama-sama perjuangkan mengenai usulan-usulan mereka”, sambungnya.
Terakhir, ia juga berharap penggugat agar segera bersedia mencabut gugatan tersebut sehingga persoalan ini tidak berlanjut.
“Ya kita nanti minta kepada Ananda Bima ini untuk mencabutlah, untuk segera mencabut gugatan mereka di MK, sehingga masalah ini tidak berlanjut”, tutupnya.(NA)



