EQUATOR TV-TANJUNG SELOR – Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XVI Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, resmi dibuka pada hari Senin (01/07/2024), di Gedung Gadis Lantai I, Tanjung Selor-Kaltara oleh Plh.Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara Burhanuddin, S.Sos., M.Si., mewakili Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C). H. Zainal A. Paliwang, M.Hum.
Dalam pidatonya, Burhanuddin menegaskan pentingnya peranan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki tiga fungsi utama meliputi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. “Berdasarkan fungsi ini, ASN memegang peran strategis dalam proses pembangunan daerah, termasuk di Provinsi Kaltara, yang mengacu pada visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara, yaitu terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera”.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Badan, dan Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Widyaiswara BPSDM Provinsi Kalimantan Utara, serta seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan ke-16.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap ASN wajib mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi dan diri sendiri, demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ini digelar dengan tujuan untuk membentuk ASN yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, efektif, dan efisien dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pejabat pengawas berperan penting dalam pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, dengan menerapkan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
Sektor pelayanan publik di Kaltara sangat membutuhkan inovasi agar pelayanan bisa lebih cepat, tepat, bermutu, efisien, dan efektif. Untuk itu, 40 pejabat pengawas yang mengikuti pelatihan tersebut, diharapkan terus mengasah kemampuan menganalisis isu strategis di lingkungan kerja, berpikir kritis terhadap masalah pelayanan, sehingga dapat menghasilkan inovasi yang sangat dibutuhkan.
Mengacu pada reformasi birokrasi tematik yang meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan program prioritas presiden seperti percepatan penurunan stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan. Karena itu, ia berharap seluruh peserta pelatihan dapat mengambil peran dan mengakselerasi aksi perubahan.
Dengan terselenggaranya pelatihan bagi pejabat pengawas angkatan ke-16 ini, diharapkan dapat mewujudkan pemimpin pelayanan publik yang kompeten di bidang tugasnya.
