EQUATOR-TV, TANJUNG SELOR – Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) se-Kalimantan Utara Tahun 2024, secara resmi dibuka Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H. Suriansyah, M.AP mewakili Gubernur Kaltara-DR.(H.C) H.Zainal A.Paliwang, M.Hum, bertempat di ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gadis, pada hari Senin (8/7/2024).
Selain Sekprov, tampak hadir pula tamu undangan lainnya, diantaranya Plt.Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manuasia, LKPP RI-Dr. Hermawan, S.E., M.M., Direktur Advokasi Pemerintahan Daerah, LKPP RI-R.Fendy Dharma Saputra, S.H., LLM., serta kepala perangkat daerah dan Kepala UKPBJ se-Kaltara.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kaltara kali ini, mengusung tema “Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Menuju Kalimantan Utara Semakin Terdepan”.
Dalam sambutannya, Suriansyah mengatakan bahwa, “Pengadaan Barang/Jasa pemerintah merupakan salah satu penggerak penting yang memacu pertumbuhan ekonomi baik ditingkat daerah maupun nasional, sehingga pelaksanaannya menjadi prioritas.”
Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Suriansyah juga menyebutkan bahwa dalam pengadaan barang/jasa terdapat 3 poin penting yang diinstruksikan kepada kepala daerah, yaitu pertama menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa pemerintah pada mal pelayanan publik daerah. Kedua, mendorong percepatan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada masing – masing daerah tayang dalam katalog lokal atau daring, dan ketiga memerintahkan OPD untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal atau produk daring tersebut.
“Saya harap seluruh elemen pemerintah provinsi Kalimantan Utara hingga jenjang kabupaten/kota mampu menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, serta dapat berperan aktif mewujudkan misi pembangunan nasional,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Iwan Herniawan, S.SI., MP selaku Sekretaris Utama (Setama) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI juga menyampaikan, bahwa “Yang paling penting adalah seluruh OPD perlu meningkatkan transaksi melalui katalog elektronik, tapi setiap OPD mengajak para pelaku usaha langganan dan baru untuk bergabung dengan katalog elektronik.”
Dalam raker tersebut, juga diisi dengan penyerahan piagam penghargaan terkait Indeks Kematangan UKPBJ level 3 Pro Aktif kepada perwakilan Pemerintah kota Tarakan dan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
