EQUATOR-TV, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR.(H.C.)H.Zainal A. Paliwang, M.Hum. menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center pada hari Senin pagi (8/7/2024).
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada bulan Juni lalu, Gubernur Kaltara, juga telah menerima opini WTP dari BPK RI, dimana opini tersebut telah diraih Kaltara selama 10 tahun berturut-turut. “Opini yang diperoleh memotivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sebagai wujud bahwa kami dapat menjaga amanah masyarakat dalam mengelola sumber daya keuangan seperti yang telah kami tuangkan dalam visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Gubernur Zainal.
Selaian Gubernur Kaltara, kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh kepala lembaga, pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah lainnya di Indonesia, serta pimpinan BUMN, dan para rektor perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua BPK RI-Isma Yatun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo beserta jajarannya, karena telah berkomitmen menguatkan akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama sepuluh tahun terakhir.
Hasil dari pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan tren yang positif, terbukti mulai tahun 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya tahun ini merupakan tahun yang kedelapan. Sebagaimana yang disampaikan Isma Yatun. “Opini WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan semakin mendorong kepercayaan multi-stakeholder di lingkup sektor publik.”
Tahun 2015 hingga 2023, BPK RI telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara senilai Rp 55,97 triliun sebagai bukti komitmen BPK RI untuk mengawal pelaksanaan pembangunan dalam bentuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Hal senada juga disampaikan Presiden Joko Widodo secara tegas dalam pidatonya. “Ini uang rakyat, uang negara, kita harus menyadari bahwa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa.”
Presiden juga berharap agar BPK tetap melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dan sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil. “Oleh sebab itu saya berharap agar reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan, lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien, dan beriorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” jelas Presiden.
