TANJUNG SELOR-TARAKAN – Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalimantan Utara (Kaltara), serta Perum BULOG, menggelar audiensi pada Rabu pagi (30/04/25) bertempat di Ruang Rapat DPKP Kaltara, di Tanjung Selor.
Pertemuan ini membahas implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025, tentang investasi pemerintah dalam pengadaan cadangan beras melalui BULOG. Kepala DPKP Kaltara, Ir. Heri Rudiyono, M.Si membuka audiensi dengan menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi. “PMK ini merupakan langkah strategis demi stabilitas harga gabah dan beras serta meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Heri.
Dalam paparannya, perwakilan Kemenkeu, Adi Widyandana, S.E., Ak., M.Si selaku Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, menjelaskan tiga poin penting dari PMK No. 19 Tahun 2025, yakni: mengalokasian dana untuk mendukung pengadaan gabah dan beras dalam negeri, penetapan indikator kinerja untuk menjamin efektivitas investasi, serta strategi mitigasi risiko dalam proses pengadaan serta distribusi.
Sementara itu, Kepala DPKP Kaltara menyampaikan target produksi beras sebesar 70–80 ribu ton/per tahun untuk mencapai swasembada pangan. Kebutuhan beras daerah diperkirakan sekitar 6.000–7.000 ton/per bulan. “Program kami sudah berjalan, dari mulai optimasi lahan hingga kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri. Petani sekarang tinggal fokus bertani, hasilnya sudah diambil BULOG,” tegas Heri.
Dari pihak BULOG sendiri menyampaikan capaian pengambilan gabah, juga menunjukkan progres yang positif. Kepala Perum BULOG Bulungan menyebutkan bahwa hingga 30 April 2025, pihaknya telah mengambil 50 ribu ton Gabah Kering Panen (GKP), atau mencapai target 100 persen. Sementara itu, BULOG Tarakan melaporkan penyerapan gabah di Kabupaten Nunukan mencapai 92 ton GKP hingga 28 April 2025.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 Miliar untuk seluruh wilayah di Kalimantan. Selain itu, Kemenkeu juga menyampaikan apresiasinya atas sinergi semua pihak. “Kami satu sinergi, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Dinas Pertanian, BULOG, dan Kemenkeu. Hasil panen sekitar 126 ribu ton GKP, dan BULOG siap mengambil hingga 120 ribu ton. Ini akan menjamin hasil petani diambil dengan baik,” imbuh Adi.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk mendukung implementasi PMK Nomer 19 Tahun 2025, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui program yang berkelanjutan (RT)
