Oleh : Subono Samsudi
(Pemerhati Lingkungan, Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Alumni Teknik Geologi-ITB dan Mantan Pejabat KLH & Kementrian Pertambangan Dan Energi)
Di tengah hiruk-pikuk investasi dan pembangunan, sering kali suara lingkungan dan kepentingan jangka panjang kalah oleh jargon pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam pengalaman saya selama lebih dari dua dekade di bidang lingkungan hidup—dari Tarakan di awal otonomi daerah hingga sorotan terbaru di Pulau Gag, Raja Ampat—satu pelajaran yang paling melekat adalah: keperpihakan adalah keputusan yang menentukan.
Tarakan, 2000: Ketika Kepala Daerah Mengatakan “Tidak”!
Tahun 2000, otonomi daerah baru saja bergulir. Saya menjabat sebagai Kepala Bapedalda Kota Tarakan. Sebuah perusahaan sawit besar mengajukan izin pembukaan lahan di wilayah hutan sekunder yang sudah pulih lebat—wilayah yang dulunya hutan Agathis. Mereka datang membawa proposal lengkap, menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Tapi bagi kami, nilai ekologis dan keberlanjutan kawasan itu jauh lebih penting dari sekadar kalkulasi jangka pendek.
Bersama Wali Kota saat itu, dr. Jusuf S.K. (alm.), kami sepakat untuk menolak rencana tersebut. Beliau adalah sosok pemimpin yang sejak awal sangat peduli terhadap pembangunan berwawasan lingkungan. Tanpa keraguan, beliau mengambil posisi yang tegas: Tarakan tidak akan mengorbankan ekosistemnya demi investasi yang tidak sejalan dengan visi jangka panjang.
Setahun kemudian, kami juga menolak dokumen AMDAL tambang batubara karena lokasinya berada di hulu daerah tangkapan air baku kota. Penolakan ini terjadi pada tahap AMDAL, sebelum eksploitasi sempat dimulai—dan itu langkah yang saat itu bisa dikatakan anomali.
Menariknya, sikap ini rupanya menggugah daerah lain. Pemerintah Kota Balikpapan, yang juga menghadapi situasi serupa, kemudian mengambil langkah serupa: menolak AMDAL tambang batubara di wilayahnya. Dalam konteks otonomi yang kala itu masih muda, sikap tegas kepala daerah yang berpihak pada lingkungan dan keberlanjutan adalah keberanian yang langka. Karena banyak daerah, khususnya di level kabupaten, justru jor-joran mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanpa banyak pertimbangan ekologis.
Pulau Gag, 2024: Ketika Komitmen Pusat Dipertanyakan
Dua dekade berselang, kasus Pulau Gag menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar siapa yang pegang kewenangan—pusat atau daerah—tetapi siapa yang benar-benar punya komitmen pada keberlanjutan.
Pulau Gag sempat menjadi simbol harapan ketika pada 2004, kegiatan tambangnya dibekukan. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kala itu menunjukkan komitmen kuat dengan menghentikan izin sebelum eksploitasi dimulai—bahkan sebelum ada demonstrasi. Ini bukti bahwa pemimpin dengan visi keberlanjutan bisa membuat keputusan penting tanpa tekanan dari bawah.
Namun pada 2024, Gag Nickel (anak usaha PT Antam) kembali aktif melakukan eksplorasi hingga masuk ke tahap produksi, menyusul keluarnya persetujuan lingkungan dari Kementerian. Padahal, Pulau Gag adalah bagian dari bentang Raja Ampat yang sudah lama dikenal dunia sebagai destinasi ekowisata. Penolakan datang dari pelaku wisata dan masyarakat lokal, tapi seperti gema yang tenggelam dalam gemuruh alat berat.
Pelajaran dari Lapangan: Keberanian Itu Menular
Pengalaman di Tarakan dan Balikpapan menunjukkan bahwa sikap tegas dari kepala daerah bisa menjadi preseden dan inspirasi bagi daerah lain. Tapi kita juga belajar dari Pulau Gag, bahwa bahkan ketika kewenangan berada di pusat, keputusan yang bijak tetap mungkin—jika ada kemauan dan keberpihakan dari pemegang otoritas tertinggi.
Karena pada akhirnya, pembangunan berkelanjutan bukan hanya soal regulasi teknis, tetapi soal nilai dan orientasi jangka panjang. Apakah kita memilih melindungi sumber daya yang tak tergantikan, atau terus menukar masa depan dengan keuntungan sesaat?
Menulis Ulang Kompas Pembangunan
Pengalaman ini menyadarkan kita: pembangunan bukan soal pertumbuhan ekonomi semata. Ia juga soal arah, prioritas, dan kepekaan terhadap keberlanjutan. Keputusan-keputusan yang berpihak pada lingkungan tak selalu populer, tapi ia menyisakan jejak panjang yang menyelamatkan.
Tarakan pernah membuat pilihan itu. Gus Dur pun pernah menunjukkan bahwa kekuasaan bisa berpihak sebelum terlambat. Kini, kita menunggu—adakah lagi yang berani mengambil sikap serupa untuk melindungi pulau kecil yang menyimpan warisan besar?
