EQUATOR-TV, TANJUNG SELOR – Swasembada pangan khususnya bagi pemenuhan kebutuhan pangan lokal Kaltara, terus digaungkan oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Utara. Salah satunya pemenuhan kebutuhan akan minyak goreng.
Pemprov Kalimantan Utara melalui DPKP, tahun ini telah membuat perencanaan yang matang tentang hal ini. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan – Kaltara, Ir.Heri Rudiyono, M.Si dalam wawancara khususnya dengan Equator TV pada Selasa (01/10/2024) lalu.
“Tahun ini kita membuat FS (Feasibility Study/Studi Kelayakan) untuk pabrik minyak goreng. Jadi kita akan bedakan jadi dua, skala menengah, ukuran 120 ton/per hari, yang kita sudah cari lokasinya, ada beberapa titik yang sudah kita survey dan menjelang finalisasi FS. Kedua, yang skala rumah tangga/UMKM yang 500 kilo/per hari”, ujarnya.
“Tahun ini kami melalui APBDP akan menggeser sebagian uang yang ada, untuk perencanaan pembangun yang 500 kilo/per hari dan kita akan laksanakan tahun ini. Harapan kita tahun depan sudah dilakukan pembangunan fisiknya. Tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng di Kaltara dulu”, imbuhnya.
Lebih lanjut lagi, saat ditanya awak media terkait kesiapan tenaga kerja/SDM kita di sektor ini, Heri menjelaskan soal program beasiswa dari Pemprov Kaltara. “Guna mempersiapkan industri sawit kedepan, kita sudah melakukan penjaringan Beasiswa Sawit kepada anak-anak lulusan SMA dan SMK di Kaltara. Beberapa sudah ada yang kita kirim ke Jambi, Medan dan Aceh. Tahun depan kita juga akan kirim ke Bekasi. Tinggal adik-adik SMA/SMK yang baru lulus, untuk membuka website. Sehingga nantinya, untuk industri minyak sawit akan diisi oleh tenaga-tenaga expert dari Kaltara”, ujar Heri.
Dalam pengelolaan pabrik berskala UMKM ini, DPKP Kaltara telah membentuk koperasi, sedangkan untuk skala menengah, juga telah menawarkan kepada para investor, diantaranya seperti GAPKI, namun semuanya masih menunggu hasil kajian lebih lanjut, termasuk soal titik lokasinya.
“Jadi saat ini, kita menggandeng teman-teman UMKM dulu yang skala kecil. Jika satu industri UMKM kurang, kita akan tambah satu lagi, jika kurang akan kita tambah satu lagi. Sehingga nanti untuk skala UMKM tidak mesti satu, bisa dua, bisa tiga, menyesuaikan kondisi kebutuhan. Yang penting dukungan dari teman-teman pabrik CPO (crude palm oil) melalui Pergub yang akan kita terbitkan, menyisihkan sebagian untuk menyuplay ini. Nanti jika memang minyak sudah jalan, koperasi sanggup untuk mendirikan pabrik, nanti silahkan Koperasi buat terpadu sekaligus saja, jadi terpadu antara pabrik minyak goreng TBS satu tempat, sehingga tidak perlu entry kemana-mana”, tutup Heri.
Pemprov Kaltara sendiri, telah menargetkan untuk skala UMKM, tahun 2025 mendatang dapat segera dimulai, mengingat di tahun ini, berbagai perencanaan matang telah dilakukan pihak DPKP Kaltara dengan berbagai pihak terkait lainnya.(RK)
