EQUATOR-TV, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat upaya penanggulangan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Pemprov Kaltara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla di Kaltara, pada Kamis pagi (15/05/2025), bertempat di Ruang Aula Lt.1 Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, sepanjang tahun 2024 telah terjadi 267 kejadian bencana, dengan 103 di antaranya merupakan kasus karhutla. Sementara itu, pada Mei 2025, tercatat 17 kejadian bencana, dan 7 diantaranya merupakan karhutla. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan, dengan meningkatnya luas lahan yang terbakar setiap tahunnya. Pada 2022 tercatat seluas 370 hektar, naik menjadi 796,36 hektar di 2023, dan melonjak drastis pada 2024 hingga mencapai 2.429,21 hektar.
Menanggapi hal ini, Gubernur Kalimantan Utara, Dr.H.Zainal A Paliwang, yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setda Provinsi Kaltara, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., dalam pidato sambutannya pada Rakor tersebut menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan bencana harus dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh.
“Provinsi Kaltara memiliki wilayah yang luas dan strategis, serta didominasi hutan tropis. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mitigasi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya. Robby juga mengingatkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla menjadi pedoman penting bagi seluruh pihak.
Ia juga menyebutkan bahwa Gubernur telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memprioritaskan alokasi anggaran, baik melalui anggaran rutin maupun belanja tidak terduga (BTT), dalam penanganan karhutla. “Jangan sampai penanganan di lapangan terhambat oleh keterbatasan anggaran. Pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan melakukan hal serupa,” jelas Robby kepada Tim liputan.
Langkah strategis lain adalah penguatan deteksi dini, sistem peringatan, serta sosialisasi dan pemasangan imbauan secara masif kepada masyarakat. Selain itu, patroli terpadu di daerah rawan Karhutla, penyediaan logistik, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan menjadi fokus dalam upaya pencegahan.
Senada dengan itu, Andi Amriampa, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Pelaksana BPBD kalimantan utara , dalam rapat koordinasi lintas sektor ini juga menyampaikan pentingnya pendekatan kolaboratif berbasis pentahelix, yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media. “Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan nasional dan merespons prakiraan musim kemarau dari BMKG. Saat ini kita fokus pada pencegahan dan kesiapsiagaan,” jelas Andi.
Andi juga menekankan peran strategis yang dijalankan oleh elemen masyarakat seperti Desa Tangguh Bencana, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta personel Manggala Agni. Ia menyebut bahwa Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung termas wilayah rawan karhutla, dengan titik panas terbanyak. Langkah awal yang dilakukan antara lain pelatihan bagi aparat desa, pengecekan kesiapan alat, serta penyusunan rencana kontinjensi di masing-masing wilayah. Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan logistik, sarana prasarana, dan dukungan personel di lapangan. Dengan sinergi menyeluruh dari seluruh unsur, ia optimistis penanggulangan karhutla di Kalimantan Utara dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. (RT).
