EQUATOR-TV, BULUNGAN, DPD Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) – Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) periode 2025-2030 secara resmi dilantik pada Rabu siang (2/7/2025) bertempat di Aula lantai 1, Kantor Gubernur Kalimantan Utara.
Gubernur Kaltara Dr. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, yang diwakili oleh Wakil Gubernur, Ingkong Ala, SE, M.Si, turut hadir dalam acara pelantikan kali ini, yang juga dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting, dipimpin oleh Ketua Umum Lemhanas Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, yang melantik pengurus DPD IKAL Lemhanas di 6 provinsi. Turut hadir juga dalam pelantikan DPD IKAL Lemhanas Kaltara kali ini, Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., dan jajaran pengurus IKAL Lemhanas Kaltara.
“Selamat dan sukses kepada Ketua DPD IKAL Kalimantan Utara beserta seluruh jajaran pengurus,” ucap Ingkong. Ia juga menyampaikan kepada pengurus terpilih, agar dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas dan dedikasi, serta dapat mendukung pemerintah provinsi Kaltara yang berdaulat dan berdaya saing.
Alumni Lemhanas memiliki sejarah panjang dalam membentuk jejaring nasional pemikir dan penggerak kebangsaan. Dibentuk sejak 1978, IKAL telah menjadi wadah bagi para tokoh bangsa untuk terus mengaktualisasikan nilai–nilai Pancasila, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional.
Peran DPD IKAL Kaltara sebagai katalisator kebangsaan sangatlah penting. Dengan bekal ilmu dan pengalaman yang dimiliki, diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI, serta memperkuat nilai–nilai Pancasila. Keberadaan DPD IKAL Kaltara diharapkan dapat sejalan dengan agenda pembangunan provinsi Kaltara, yang berpijak pada nilai–nilai kebangsaan, integritas wilayah dan pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya di wilayah perbatasan.
“IKAL sebagai rumah besar alumni Lemhanas, dapat menjadi motor penggerak dalam mendiseminasikan nilai–nilai tersebut secara inklusif, lintas sektor dan lintas generasi,” terangnya. Ingkong berharap IKAL Kaltara dapat menjadi contoh bagi organisasi lainnya dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah khususnya di wilayah perbatasan.(RT).
