EQUATOR-TV, BULUNGAN, Kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama terkait pengawasan kolaboratif lintas sektoral, resmi ditandatangi antara Pemprov Kaltara dengan
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara pada Senin (14/7/2025), di Kantor Gubernur Kaltara, lantai 4, Tanjung Selor.
Penandatanganan ini merupakan upaya Pemprov Kaltara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel di wilayah perbatasan ini. Sebagaimana disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum dalam pidatonya.
“Saya menyambut baik adanya kerjasama ini. Dalam mewujudkan visi besar Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan, kita perlu memastikan bahwa kebijakan yang dirancang dapat terlaksana secara tepat sasaran, efektif, dan efisien,” ujar Zainal.
Zainal juga menyebutkan soal pentingnya ekosistem pengawasan yang kolaboratif dan aktif antar instansi, serta menegaskan kepada seluruh OPD untuk mendukung penuh proses pengawasan yang dilakukan BPKP. “Jangan ada data yang ditutupi. Semua data yang dibutuhkan BPKP harus diserahkan, agar pembangunan di Kaltara berjalan sesuai jalurnya,” tegas Zainal kepada Tim Liputan.
Gubernur Zainal juga menyinggung beberapa permasalahan strategis, seperti dugaan penggunaan BBM ilegal oleh perusahaan-perusahaan, serta belum diserahkannya aset pelabuhan oleh beberapa kabupaten ke Pemerintah Provinsi. Ia akan membentuk tim investigasi dan memastikan langkah antisipatif segera dilakukan, termasuk rencana pembangunan pelabuhan baru jika diperlukan. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat. Diperlukan sistem kontrol dan evaluasi yang baik agar pembangunan tetap berada di jalur yang benar,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Sindu Senjaya Aji, Ak., M.M., mengungkapkan harapan besarnya terhadap sinergi bersama pemerintah daerah dalam mengawal program strategis. “Melalui kerja sama ini, kami akan mendukung penuh pengawasan terhadap program-program strategis pemerintah daerah. Kami ingin memastikan bahwa seluruh potensi daerah bisa dioptimalkan dengan tata kelola yang baik,” ujar Sindu.
Menurut Sindu, pendekatan yang dilakukan BPKP bersifat edukatif dan berbasis data, serta akan selalu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan (RT).
