EQUATOR TV, BULUNGAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda & Litbang) terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya monitoring pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sumber daya alam dan perekonomian.
Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda & Litbang Kaltara, Dian Suryanata, MT, menyampaikan bahwa lembaganya saat ini tengah melakukan proses sinkronisasi dan verifikasi rencana strategis (Renstra) antarperangkat daerah untuk periode RPJMD 2025–2029.
“Sekarang kami sedang menyelaraskan seluruh rencana kerja perangkat daerah agar program pembangunan bisa berjalan terkoordinasi dan selesai tepat waktu,” ujarnya belum lama ini dalam wawancaranya dengan tim liputan Equator TV.
Menurut Dian, peran Bappeda & Litbang bukan hanya menyusun perencanaan, tetapi juga mengawal pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di lapangan. Hal ini penting agar setiap kegiatan yang dijalankan memiliki keterkaitan langsung dengan target pembangunan daerah dan indikator kesejahteraan masyarakat.
“Monitoring yang kami lakukan tidak sebatas laporan administrasi. Kami ingin melihat sejauh mana capaian pembangunan berdampak nyata terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam bidang sumber daya alam dan perekonomian, sinergi antarinstansi sangat krusial. Banyak program lintas dinas yang saling berkaitan — seperti pengelolaan sektor kelautan, pertanian, industri, hingga pengembangan wilayah. Tanpa sinkronisasi yang baik, pelaksanaan program berisiko tidak optimal.
“Tujuan kami memastikan semua perangkat daerah bergerak dalam arah kebijakan yang sama. Dengan begitu, setiap program bisa saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” kata Dian.
Selain penguatan koordinasi, Bappeda & Litbang Kaltara juga menekankan pentingnya evaluasi berbasis data dan indikator kinerja. Melalui sistem pemantauan terintegrasi, setiap progres pembangunan dapat diukur secara objektif dan menjadi dasar perbaikan perencanaan di tahun berikutnya.
“Perencanaan yang kuat hanya bisa terwujud kalau didukung oleh data yang valid. Itulah mengapa kami terus memperbarui sistem monitoring agar semua pihak memiliki acuan yang sama,” tambahnya.
Upaya ini, lanjut Dian, sejalan dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara untuk menciptakan tata kelola pembangunan yang transparan, terukur, dan berkelanjutan.
“Pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang proyek fisik, tapi tentang bagaimana setiap langkah bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutupnya. (mk)
