EQUATOR TV, BULUNGAN — Pemprov Kaltara melalui Bappeda Litbang Kaltara sebagai pengendali perencanaan pembangunan daerah terus memastikan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 terserap optimal dan tepat sasaran.
Meski menghadapi tantangan defisit dan penyesuaian harga di sistem e-Katalog, Bappeda Litbang Kaltara memastikan seluruh program tetap berjalan sesuai target hingga akhir tahun anggaran.
Plt. Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan, Sriwati, S.T., menjelaskan bahwa DAK menjadi salah satu sumber pendanaan strategis untuk memperkuat sektor-sektor prioritas pembangunan daerah.
“Dana yang telah disiapkan pemerintah pusat harus digunakan secara maksimal. Jika ada sisa, otomatis akan kembali ke pusat, sehingga kami mendorong agar pelaksanaan di lapangan bisa tuntas,” ujarnya.
Menurut Sriwati, penggunaan sistem e-Katalog dalam proses pengadaan menjadi faktor penting dalam menjaga transparansi. Namun, ketersediaan barang dan kenaikan harga di pasar nasional masih menjadi kendala bagi sebagian OPD penerima DAK.
“Contohnya pada pengadaan alat laboratorium, ada beberapa jenis barang yang harganya naik dari tahun sebelumnya. Ketika nominal di DPA tidak mencukupi, maka pembelian harus disesuaikan. Ini yang kami awasi agar tidak menghambat pelaksanaan,” jelasnya.
Bappeda Litbang Kaltara bersama perangkat daerah terus berkoordinasi untuk memastikan pemesanan dilakukan tepat waktu agar serapan anggaran maksimal dan tidak tersisa di akhir tahun.
Beberapa dinas yang menjadi penerima manfaat utama meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA), serta RSUD Dr. Jusuf SK Tarakan.
Di sektor pendidikan, bantuan fisik tahun ini lebih difokuskan pada pengadaan alat praktik dan peralatan laboratorium TIK serta IPA untuk SMA, serta alat otomotif dan peraga praktik untuk SMK.
“Pemerintah pusat menyesuaikan bantuan dengan data dari sistem Dapodik agar sesuai kebutuhan sekolah,” tambah Sriwati.
Selain itu, DAK nonfisik juga diarahkan untuk mendukung program perlindungan perempuan dan anak.
Pemerintah pusat menargetkan penurunan kasus kekerasan, yang saat ini tercatat mencapai 23 kasus di Kalimantan Utara. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, Bappeda Litbang Kaltara bersama DPPA berupaya memperkuat kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan.
“Kami berharap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin menurun. Semakin kecil angka kasusnya, semakin baik bagi masyarakat Kaltara,” ungkap Sriwati.
Kegiatan sosialisasi dan pencegahan tersebut akan dilaksanakan di berbagai kabupaten dan kota hingga akhir tahun, dengan harapan dapat memperkuat layanan perlindungan sosial berbasis masyarakat.
Bappeda Litbang Kaltara menegaskan komitmennya menjaga transparansi dan efektivitas pelaksanaan DAK agar seluruh program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara.
(ZR)
