EQUATOR TV, BULUNGAN — Beberapa waktu lalu Pemprov Kaltara resmi meluncurkan program Sinergi dan Kolaborasi Multi Poverty Alleviation Subject atau SIKOMPAS Kaltara di Bulungan. Sebuah program yang dirancang untuk mempercepat pembangunan dan menekan angka kemiskinan di Kaltara ini, menggunakan pendekatan yang menyatukan berbagai program penanggulangan kemiskinan agar lebih sinkron dan terarah.
Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara, Bertius, S. HUT, dalam wawancaranya dengan Tim Liputan Equator TV. “Sikompas itu sesungguhnya adalah metode pendekatan sebenarnya untuk menjembatani bagaimana program-program yang intervensi kepada penanggulangan kemiskinan itu, bisa disinkronkan. Pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, mitra kerja pemerintah misalnya, itu bisa sinkron fokus untuk menyelesaikan persoalan yang ada di desa,” ujarnya.
Menurutnya, Pemprov Kaltara selama ini sudah melakukan intervensi melalui tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan kantong-kantong kemiskinan. Namun, hasilnya dinilai belum signifikan meski alokasi anggaran cukup besar. “Bahkan di dalam dokumen perencanaan kita, itu tercatat kurang lebih Rp 329 miliar yang terdistribusi, kalau tidak keliru sekitar 21 unit kerja perangkat daerah. Tetapi secara statistik angka demi angka, perubahannya tidak begitu signifikan. Nah, pasti ada sesuatu yang kurang tepat. Sesuatu kurang tepat inilah yang melahirkan konsep untuk menjembatani itu tadi, lewat Sikompas Kaltara,” jelasnya.
Bertius menambahkan, target penurunan angka kemiskinan yang diberikan pemerintah pusat cukup besar. Dalam RPJMD, Kaltara ditargetkan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 5,07 persen pada 2025. “Karena target yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Kaltara ini cukup signifikan. Tadi saya paparkan 2025 kita ditargetkan 5,07% dari pemerintah pusat, yang dituangkan di dalam RPJMD,” ucapnya.
“Publish BPS Maret 2025 angka kemiskinan kita itu 5,54%. Berapa persen jadinya selisihnya untuk mencapai lima nol tujuh? Lebih dari empat puluh persen. Nol koma empat puluh persen yang harus segera kita turunkan,” tegasnya.
Melalui SIKOMPAS, Pemprov Kaltara berharap seluruh pihak terkait dapat berkolaborasi sehingga intervensi terhadap kemiskinan lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya di tingkat desa. (RT)
