EQUATOR TV, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyiapkan anggaran sekitar Rp239 miliar di tahun 2025 untuk program penanggulangan kemiskinan. Dana itu dikerjakan lewat 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan berbagai sub-kegiatan, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga pelayanan masyarakat. Sebagaimana disampaikan Kepala Bappeda Litbang Kaltara Bertius, S. Hut, saat jumpa pers di Bulungan.
Meski Bappeda tidak langsung menangani kegiatan teknis, pihaknya punya peran penting sebagai koordinator. “Tugas kami memfasilitasi penyusunan rencana aksi, rapat koordinasi, dan memastikan data bisa masuk serta dilaporkan ke pusat. Intervensi teknis langsung tetap dilakukan oleh OPD terkait,” jelas Bertius.
Seperti halnya di Dinas PUPR yang menangani sanitasi, rumah layak huni dan akses air bersih. Sementara Dinas Kesehatan memastikan layanan posyandu berjalan, serta DPMD membentuk kelembagaan posyandu di desa. “Kita berbagi peran, masing-masing OPD punya tanggung jawab. Bappeda memastikan rencana aksi itu berjalan, kalau ada kendala kita rapatkan bersama,” tambahnya.
Namun, upaya itu masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah banyaknya pendatang ke Kaltara yang ikut mempengaruhi angka kemiskinan. “Kita tidak bisa melarang orang masuk. Itu jadi tantangan tersendiri” katanya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan Kaltara justru naik. Pada publikasi September 2024, tingkat kemiskinan tercatat 5,38 persen atau sekitar 14 ribu jiwa. Tapi pada Maret 2025, angkanya meningkat jadi 5,54 persen. “Harusnya turun, tapi malah naik. Ini masalah yang harus kita sikapi bersama,” tegasnya.
Menurutnya, kenaikan ini tak lepas dari melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu dipengaruhi penyesuaian anggaran dan perlambatan belanja pemerintah, terutama untuk infrastruktur. “Di Kaltara, perekonomian masih sangat bergantung pada belanja pemerintah. Kalau belanja lambat, otomatis ekonomi juga ikut melambat. Dampaknya langsung terasa ke masyarakat,” jelasnya.
Ia mencontohkan, saat pencairan tunjangan pegawai (TPP) terlambat, daya beli ikut menurun. “Pegawai tidak belanja, otomatis perputaran ekonomi juga lesu. Itu langsung kelihatan dampaknya,” pungkasnya(RT)
