EQUATOR TV, BULUNGAN,—Tokoh masyarakat, akademisi, aktivis perbatasan, hingga perwakilan pemerintah daerah menghadiri Seminar Nasional yang digelar Aliansi Masyarakat Perbatasan Kalimantan Utara di Hotel Luminor pada Selasa (25/11/2025).
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat gagasan percepatan pembangunan wilayah perbatasan melalui pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).
Seminar ini mengangkat tema, ‘Peluang dan Tantangan Daerah Otonom Baru (DOB) dalam Mempercepat Pembangunan dan Kesejahteraan Perbatasan sebagai Wilayah Ring of Defence Ibu Kota Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045.’
Sejak sesi pembukaan, diskusi langsung mengerucut pada isu utama, yakni bagaimana pemekaran wilayah dapat menjawab ketimpangan pembangunan sekaligus memperkuat posisi Kaltara sebagai wilayah penyangga strategis Ibu Kota Nusantara.
Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum yang diwakili Wakil Gubernur Ingkong Ala, SE, M.Si hadir sekaligus menjadi pembicara utama.
Pemprov Kaltara sudah sejak lama mendorong percepatan pembentukan DOB, khususnya di kawasan perbatasan. “Kita ini serius. Kalau mau masyarakat di Kaltara dapat pembangunan yang adil dan merata, ya tidak ada jalan lain, harus dimekarkan,” ujarnya.
Ingkong menjelaskan bahwa luas wilayah Kaltara dan kondisi geografisnya menjadi tantangan besar bagi pemerintah induk dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dasar. Ia mencontohkan beberapa wilayah yang rencananya akan diusulkan sebagai DOB, termasuk lima daerah yang dianggap memiliki urgensi pemekaran.
“Untuk sementara memang ada lima. Termasuk Tanjung Selor untuk ibu kota provinsi. Di Bulungan ada satu rencana pemekaran, di Malinau satu di Apokayara. Sementara di Nunukan ada tiga: Karayan, Kabudaya, dan Sebatik,” jelasnya.
Menurut Ingkong, penetapan DOB tetap harus mengikuti kajian akademik yang komprehensif agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Ketimpangan pembangunan antara wilayah darat dan perbatasan, yang disebutnya masih kesulitan mendapatkan infrastruktur dasar meski telah menunggu puluhan tahun.
“Bagaimana mau cepat maju? Infrastruktur daratnya saja sampai sekarang susah ditembus. Sudah 20–25 tahun, tetap saja berat,” ujarnya.
Percepatan pembangunan akan berjalan lambat karena keterbatasan pemerintah induk dalam menjangkau wilayah yang sangat luas. DOB juga penting dari perspektif hubungan internasional, terutama dengan Malaysia.
“Kalau ada DOB, ada pemerintah khusus di perbatasan, itu beda sekali penilaiannya dari Malaysia. Mereka bisa lebih percaya untuk investasi, bangun komunikasi, atau bikin kerja sama,” katanya.
Sebagai contoh, wilayah Karayan, Kabudaya, serta kawasan perbatasan Sarawak–Apokayan yang akses administrasinya masih sulit dan fasilitas PLBN belum maksimal.
Di akhir penyampaiannya, Ingkong menegaskan bahwa Pemprov Kaltara akan terus mengawal komunikasi dengan kementerian terkait agar usulan DOB dapat segera diproses setelah kajian akademis selesai.
Seminar ini membuktikan bahwa dorongan pemekaran bukan sekadar aspirasi masyarakat, tetapi kebutuhan nyata bagi percepatan pembangunan.
“Kehadiran kita di sini, komunikasi dengan kementerian, itu bagian dari dukungan nyata. Mudah-mudahan setelah kajian akademis selesai, DOB yang layak bisa segera didorong ke pusat,” tutupnya. (RT)
