EQUATOR TV, BULUNGAN, Sebelum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyusun arah pembangunan untuk tahun 2027, pada Senin pagi (08/12/25), Bappedalitbang Kaltara menyelenggarakan kegiatan forum orientasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Forum orientasi penyusunan RKPD Kaltara 2027 ini, dilaksanakan di Hotel Luminor, Tanjung Selor dan dihadiri sejumlah perwakilan OPD, akademisi, dan undangan dari berbagai kabupaten/kota di Kaltara.
Orientasi ini disiapkan guna menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai prioritas dan tantangan pembangunan di daerah.
Selain membahas tahapan perencanaan, orientasi tahun ini juga diarahkan untuk memastikan penyusunan kebijakan lebih realistis dan sesuai kondisi lapangan.
Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut, menyebutkan bahwa orientasi ini adalah bagian dari proses resmi penyusunan RKPD.
“Orientasi RKPD itu bagian dari persiapan penyusunan. Ini memang wajib dilakukan untuk menyamakan persepsi sekaligus menyampaikan informasi soal kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” jelasnya.
Penyusunan RKPD 2027 harus dimulai meski RKPD 2026 belum berjalan, karena mengikuti siklus perencanaan yang telah ditetapkan.
“Dari enam tahapan perencanaan, salah satunya adalah persiapan. Nah, orientasi ini bagian dari itu. Hari ini kita sampaikan ke perangkat daerah supaya mereka mulai menyiapkan tim penyusun, data, informasi, termasuk evaluasi kegiatan 2024–2025,” tambahnya.
Menurutnya, evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sangat penting dalam menyusun rencana yang baru, dan target yang belum tercapai perlu ditindaklanjuti.
“Misalnya, dari target tahun ini ada yang belum tercapai karena penyesuaian anggaran. Kalau targetnya 10 tapi yang bisa selesai 8, ya dua sisanya harus digulirkan ke 2027. Hal-hal kayak gini yang harus diteliti,” katanya.
Bertius juga menyampaikan pesan Gubernur Kaltara melalui Wakilnya, agar penyusunan RKPD tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat.
“Kita diminta memastikan dokumen perencanaan itu berpihak pada masyarakat. Jadi perangkat daerah harus mencari informasi, menggali kebutuhan langsung di lapangan,” ujarnya.
Pihaknya juga telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah, agar mulai mempersiapkan rencana kerja masing-masing untuk 2027. (RT)
