EQUATOR TV, BULUNGAN – Pendapatan negara di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) hingga November 2025 tercatat tembus Rp2,4 triliun. Angka ini menunjukkan kinerja penerimaan yang cukup baik bagi Kaltara.
Meski demikian, defisit belanja dan bagaimana uang negara benar-benar dipakai secara efektif, masih menjadi tantangan besar. Sebagaimana disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Utara, Ika H. Novianti, dalam konferensi pers APBN 2025 yang digelar di Lantai 3 Kantor DJPB Kaltara, Jalan Sutoyo, Tanjung Selor pada senin (29/12/2025).
Menurutnya, pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.049,54 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp346,76 miliar. Dari sektor pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas masih menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp852,07 miliar.
“Ini menunjukkan aktivitas usaha dan ekonomi masyarakat Kaltara cukup berperan dalam menopang penerimaan negara,” ujarnya.
Namun, di sisi lain, besarnya pendapatan tersebut belum mampu menutup kebutuhan belanja negara di daerah. Hingga November 2025, belanja negara di Kaltara yang tercatat mencapai Rp11.163,87 miliar.
Kondisi ini membuat Kaltara mengalami defisit regional sebesar Rp8.767,57 miliar.
Struktur belanja pun masih didominasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp4.121,66 miliar.
Hal ini menandakan ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi.
“Kedepan, tantangan kita bukan cuma soal menaikkan pendapatan, tapi juga memastikan belanja negara benar-benar produktif dan berdampak langsung ke pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.
Berbeda dengan kondisi fiskal pusat, keuangan daerah Kaltara justru tercatat cukup sehat. Hingga November 2025, Pendapatan Daerah mencapai Rp9.552,49 miliar, sementara Belanja Daerah sebesar Rp7.472,13 miliar. Dari sini, Kaltara mencatat surplus Rp2.080,35 miliar.
Meski demikian, komposisi belanja daerah masih menjadi catatan. Belanja Pegawai masih mendominasi hingga 38,92 persen, sementara Belanja Modal baru di angka 10,99 persen.
Oleh karenanya, kondisi ini dinilai perlu perhatian serius agar ruang fiskal untuk pembangunan jangka panjang bisa lebih optimal.
Mengingat dari sisi makro ekonomi, kinerja ekonomi Kaltara juga menunjukkan tren positif. Pada Triwulan III 2025, ekonomi Kaltara tumbuh 4,61 persen secara tahunan (year-on-year).
Pertumbuhan ini didorong oleh percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), serta masuknya investasi swasta.
Sementara itu, inflasi pada November 2025 tercatat sebesar 2,72 persen dan masih dalam batas aman. Neraca perdagangan Oktober 2025 pun mencatat surplus sebesar US$68,77 juta.
Meski indikator ekonomi terlihat cukup stabil, Kementerian Keuangan menilai masih perlu perhatian lanjutan, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta penguatan sektor produksi agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan berkelanjutan.
Isu strategis lain yang ikut mengemuka adalah besarnya potensi ekonomi hijau di Kaltara. Provinsi ini memiliki tutupan lahan hingga 86,90 persen yang didominasi hutan primer dan sekunder, serta 13 kesatuan hidrologis gambut dengan luas mencapai 347.541 hektare.
Di sektor energi, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan diperkirakan mencapai 9.000 MW.
Selain itu, Kaltara juga dinilai sangat potensial untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan tingkat radiasi matahari rata-rata 4–5 kWh per meter persegi per hari.
Sayangnya, potensi besar tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah pusat dan daerah untuk menarik investor strategis, khususnya di sektor energi bersih.
Pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran dinilai bisa menjadi kunci untuk mendorong investasi hijau sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Kaltara ke depan.
Dengan pendapatan negara yang menembus Rp2,4 triliun, Kalimantan Utara memiliki modal awal yang cukup baik. Namun ke depan, arah pembangunan daerah akan sangat ditentukan oleh kualitas belanja, ketepatan kebijakan fiskal, serta keberanian melakukan transformasi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. (RT)
