EQUATOR-TV, TARAKAN – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar beberapa waktu lalu soal tersendatnya penyaluran bantuan sarana dan prasarana pertanian bagi kelompok tani di wilayah Kaltara.
Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Ir. Heri Rudiono, M.Si, bahwa sesungguhnya tidak ada bantuan “macet” atau sengaja ditahan.
Menurutnya, seluruh proses penyaluran bantuan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, berjalan sesuai tahapan regulasi yang berlaku.
“Kami ingin meluruskan informasi yang berkembang. Tidak ada itu bantuan yang macet. Semua sedang dalam proses (on progress), dan kami pastikan setiap bantuan tepat sasaran sesuai dengan usulan yang masuk di sistem,” ujar Heri dalam bincang santai bersama Equator TV, yang dikutip pada Jumat (16/1/2026).
Lewat prosedur administrasi yang ketat, Heri menjelaskan bahwa keterlambatan yang sering dipersepsikan sebagai “macet” oleh sebagian pihak sebenarnya merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian dalam administrasi negara. Setiap bantuan harus melalui verifikasi faktual agar tidak terjadi tumpang tindih atau salah sasaran.
“Bantuan ini menggunakan uang negara, jadi administrasinya harus rapi. Kita harus memverifikasi siapa penerimanya, apakah kelompok taninya aktif, dan apakah lahannya benar-benar ada. Ini demi menjaga akuntabilitas kita bersama,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPKP Kaltara terus berupaya mempercepat distribusi alat mesin pertanian (alsintan) dan bibit unggul ke daerah-daerah pelosok, meskipun tantangan geografis di Kaltara cukup tinggi.
Dalam wawancaranya, Heri juga menekankan bahwa fokus utama pemerintah provinsi saat ini adalah memperkuat ketahanan pangan daerah. Penyaluran bantuan yang dilakukan merupakan stimulus agar petani lebih produktif.
“Tujuan kita jelas, Kaltara harus mandiri pangan. Bantuan yang kita berikan, mulai dari traktor hingga bibit, adalah instrumen untuk mencapai itu. Jadi, tidak mungkin kami menghambat apa yang sudah menjadi program prioritas gubernur,” tegasnya.
Ia pun mengimbau kepada para petani dan masyarakat untuk tidak mudah termakan isu yang tidak jelas sumbernya. Pihaknya selalu membuka pintu komunikasi bagi kelompok tani yang ingin menanyakan status bantuan mereka secara langsung ke kantor DPKP atau melalui pendamping desa.
“Jika ada kendala di lapangan, silakan komunikasikan secara baik. Kami di dinas sangat terbuka untuk masukan dan transparansi,” pungkasnya.(RK)
