EQUATOR-TV, BALIKPAPAN – Ketua Lembaga Adat Dayak Kenyah Kalimantan Utara atau LADK-KU, Ingkong Ala berkomitmen menjadikan adat sebagai lembaga yang terus berperan aktif mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara).
Hal itu diungkapkannya saat melakukan audiensi dengan Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono di Markas Komando Daerah Militer VI, Mulawarman, Balikpapan, pada Senin (16/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, dijenjelaskan eksistensi LADK-KU sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak hanya berfungsi melestarikan adat dan budaya, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial serta mendukung pembangunan daerah.
Selama ini lembaga adat selalu menjadi ruang mediasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan, baik konflik internal komunitas maupun persoalan antarwarga dan kelompok masyarakat.
Lembaga adat memikul tanggung jawab moral terhadap berbagai harapan masyarakat, khususnya dalam memperjuangkan pembangunan daerah, peningkatan kualitas SDM, serta perlindungan hak-hak masyarakat sebagai warga negara.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi masyarakat di wilayah perbatasan yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan konektivitas.
Oleh karenanya, Ingkong Ala yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Kaltara ini berharap pemerintah pusat, bersama seluruh pemangku kepentingan dapat mendorong peningkatan anggaran pembangunan perbatasan.
Salah satu bahasan utama yang di sampaikan ke Panglima Kodam adalah soal kesulitan akses jalan menuju wilayah perbatasan di Apau Kayan di Long Nawang, Pujungan, dan Apau Alango yang hingga kini masih relatif terisolasi hingga menyulitkan masyarakat dalam menempuh perjalanan.
Keterbatasan konektivitas membuat distribusi kebutuhan pokok dan material pembangunan menjadi sangat mahal di wilayah AT
Salah satu dampak dari kesulitan transportasi dan akses jalan membuat harga BBM melambung tinggi hingga Rp35.000 per liter, sementara semen berkisar Rp600.000 hingga Rp700.000 per sak.
Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menghambat percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.
Padahal menurut Ingkong Ala wilayah perbatasan adalah beranda terdepan negara sehingga Sudah seharusnya masyarakat yang tinggal di sana mendapatkan perhatian yang lebih serius, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan akses ekonomi. (SMO)
