EQUATOR-TV, PONTIANAK – Ditengah berbagai tantangan dan persoalan kelapa sawit di Indonesia, mulai dari penurunan harga tandan buah segar (TBS), ancaman hama Ganoderma dan Kumbang Tanduk, hingga persoalan tata kelola industri sawit, APKASINDO (Assosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) menggelar kegiatan Seminar dan Workshop yang bertajuk “Pemberdayaan Petani Sawit dalam Pengendalian Ganoderma dan Kumbang Tanduk untuk Keberlanjutan Perkebunan Sawit”, pada 22-24 Mei 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat.
Dalam kegiatan kali ini, disampaikan bahwa kondisi petani sawit Indonesia saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja, dan saat ini industri sawit nasional tengah menghadapi berbagai persoalan.
Hal tersebut disampaikannya Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat M.E. Manurung, M.P., C.IMA., C.APO., dalam sambutannya.
“Petani sawit tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sekali lagi kami tidak sedang dalam baik-baik saja, badai sedang menghantam sawit Indonesia. Kami percaya tujuan Bapak Presiden sangat baik untuk memperbaiki tata kelola sawit nasional,” ujar Gulat dalam sambutannya.
Menurut Gulat, APKASINDO tidak hanya hadir sebagai organisasi petani sawit, tetapi juga harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan seluruh petani sawit Indonesia, khususnya petani swadaya yang selama ini dinilai masih menghadapi banyak keterbatasan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti ancaman Ganoderma dan Kumbang Tanduk yang disebut menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan perkebunan sawit nasional. Dan Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang aktif mendorong pembahasan penanganan dua ancaman tersebut.
“Ganoderma dan Kumbang Tanduk mungkin belum familiar bagi sebagian orang, tetapi Kalimantan Barat menjadi yang pertama membicarakan ancaman serius kedua hama ini bagi sawit Indonesia,” tegasnya.
Selain isu hama dan penyakit tanaman, Gulat turut menyinggung persoalan tata kelola industri sawit, khususnya terkait keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun yang lebih dikenal dengan PKS Komersial. Menurutnya, keberadaan PKS tanpa kebun justru sangat dibutuhkan oleh petani swadaya yang tidak memiliki perjanjian kemitraan dengan PKS.
Ia menjelaskan, hanya 7 persen petani sawit Indonesia dalam pola plasma atau kemitraan inti-plasma yang memiliki akses ke pabrik perusahaan. Sementara sekitar 93 persen lainnya merupakan petani swadaya yang hidup mandiri dan sangat bergantung pada PKS komersial atau PKS tanpa kebun untuk menjual hasil panennya.
“Petani swadaya hidup sendiri dan sangat bergantung pada PKS tanpa kebun. Kalau PKS tanpa kebun ditutup, petani swadaya mau jual ke mana? Tentu ini sangat bertentangan dengan Asta Cita Presiden Prabowo”, katanya.
Gulat menilai, jika PKS tanpa kebun ditutup, maka dikhawatirkan akan memunculkan praktik monopoli pembelian TBS dan ini bertentangan dengan UU Persaingan Usaha dan Anti Monopoli. Seharusnya kedua tipologi PKS ini saling bergandengan karena memiliki supply bahan baku yang berbeda.
“Alasan PKS Inti Plasma yang selama ini disampaikan tentang keberadaan PKS Komersil adalah bahwa PKS Komersil merusak kemitraan, membuat banyak pencurian TBS dan penanaman sawit bukan peruntukannya, urai Gulat.
Untuk semua alasan tersebut tidak berdasar kajian ilmiah dan hanya usaha pembenaran saja, lanjutnya.
“Kami memiliki kajian ilmiah perihal keberadaan PKS Komersil bagi petani sawit swadaya khususnya, dan itu diriset oleh lembaga kajian berskala internasional seperti PASPI (2024) dan Puslit UR. Kesimpulan dari kedua riset tersebut jelas bahwa PKS Komersil adalah masa depan sawit Indonesia dan Petani sawit swadaya khususnya sangat tertolong”, ujar Gulat.
Untuk itu PKS Inti Plasma jangan lagi mengulang dan kembali mengulang setiap tahun tentang keberadaan PKS Komersil ini.
“Urus saja kemitraannya, supaya mitra plasmanya tidak lari karena perusahaan inti tidak melaksanakan Permentan 23 tahun 2024 secara baik dan benar,” tegas Gulat.
Ia pun mendorong adanya kolaborasi antara PKS inti-plasma dengan PKS komersial tanpa kebun, agar tercipta ekosistem industri sawit yang sehat dan saling mendukung, terutama dalam menjaga keberlangsungan usaha petani kecil.
Dalam pidato sekaligus presentasinya, Ketua Umum DPP APKASINDO ini juga mengajak seluruh petani sawit mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembenahan tata kelola ekspor sawit nasional.
Menurutnya, Indonesia sebagai penghasil sekitar 60 persen sawit dunia harus mampu memperkuat pengawasan dan transparansi sektor ekspor demi menjaga devisa negara.
“Kalau hari ini harga sawit turun, percayalah itu hanya sementara. Kita harus samakan persepsi dan terus berbenah,” ucapnya.
Dalam momentum kali ini, yang juga dibarengi dengan acara pelantikan DPW Apkasindo Kalimantan Barat, Gulat juga menyampaikan harapannya.
“Dari DPW APKASINDO yang baru dilantik, saya berharap Anda smua menjadi pejuang kelapa sawit dan negara membutuhkan Anda disaat banyak sekali tantangan yang dihadapi negara ini, “tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri dan didukung sejumlah pihak dari sektor perkebunan, diantaranya GAPKI, Sahabat Petani Sawit, Srijaya dan sejumlah PKS serta asosiasi industri, hingga komunitas petani sawit nasional lainnya.(RK)
