EQUATOR-TV, TANJUNG SELOR – Rencana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menunjukkan perkembangan positif. Setelah sempat lama berada dalam tahap perencanaan, proyek transportasi strategis tersebut kini menarik minat investor swasta yang siap menggelontorkan dana hingga Rp25 triliun.
Pemerintah Provinsi Kaltara memastikan pembangunan perkeretaapian tersebut, tidak akan membebani keuangan negara maupun daerah. Skema yang digunakan sepenuhnya mengandalkan investasi swasta dengan dukungan dan koordinasi pemerintah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, S, Hut menjelaskan bahwa pengembangan jaringan kereta api menjadi salah satu upaya memperkuat konektivitas antar daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
“Pemerintah pusat telah memberikan arahan bahwa pembangunan kereta api dilakukan melalui investasi swasta dengan tetap berkoordinasi bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI),” ujar Bertius pada Selasa (2/6/2026).
“Ini murni investasi swasta, tidak menggunakan APBD maupun APBN. Pemerintah daerah mendukung karena sejalan dengan kebutuhan peningkatan konektivitas dan pengembangan ekonomi di Kaltara,” sambungnya.
Proyek tersebut sebenarnya bukan rencana baru, Pemprov Kaltara telah memiliki masterplan perkeretaapian sejak tahun 2015, yang kemudian masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030.
Berbagai tahapan teknis, termasuk studi kelayakan dan penyusunan detail engineering design (DED), juga telah dilakukan.
Dengan adanya perkembangan kawasan industri dan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN), sejumlah dokumen perencanaan juga perlu diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini.
Saat ini, perusahaan yang menyatakan ketertarikan untuk mengembangkan proyek tersebut adalah PT Indonesia Transit Synergy (INTRA). Perusahaan tersebut bahkan telah mempresentasikan rencana investasinya kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Utara.
“Perusahaan itu telah memaparkan rencana investasi senilai Rp20 triliun hingga Rp25 triliun kepada Pemprov dan DPRD Kaltara,” ungkapnya.
Selain menghadirkan moda transportasi baru, proyek ini juga diperkirakan memberikan dampak ekonomi langsung melalui penciptaan lapangan kerja. Selama masa konstruksi, sekitar 2.000 tenaga kerja lokal diproyeksikan dapat terserap.
Dalam rancangan yang tengah dibahas, jalur kereta api akan menghubungkan sejumlah wilayah strategis di Kaltara, mulai dari Tanjung Selor, Bulungan, Tana Tidung, Malinau hingga Nunukan.
Jaringan kereta api akan menghubungkan wilayah-wilayah di Kaltara, yakni Tanjung Selor, Bulungan, Tana Tidung, Malinau serta Nunukan.
Kedepan, jaringan tersebut tidak hanya melayani mobilitas masyarakat dan distribusi barang di dalam Kaltara, tetapi juga dirancang terhubung dengan sistem transportasi Kalimantan yang terkoneksi menuju Ibu Kota Nusantara melalui Kalimantan Timur, bahkan untuk jangka panjang, konektivitasnya akan diarahkan hingga ke Malaysia dan Brunei Darussalam.
Salah satu koridor yang menjadi fokus pengembangan adalah jalur Tanah Kuning–Mangkupadi di Kabupaten Bulungan, yang dinilai memiliki posisi strategis karena berada di pusat pertumbuhan industri dan pelabuhan yang terus berkembang.
Keberadaan jalur kereta api di kawasan itu diyakini mampu menekan biaya logistik, mempercepat distribusi barang, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi daerah.
Meski pembangunan fisik belum dimulai, pemerintah terus melakukan berbagai persiapan, mulai dari pembaruan dokumen perencanaan hingga penguatan aspek legal kerja sama dengan investor.
“Saat ini, pemerintah masih melakukan pemutakhiran masterplan, pencermatan aspek hukum kerja sama, penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan investor, serta koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan PT KAI,” tegasnya.
Bertius optimistis proyek kereta api dapat menjadi salah satu penggerak utama pembangunan infrastruktur Kaltara di masa depan.
Pihaknya juga berharap, kereta api dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas antar wilayah, menekan biaya logistik, dan membuka peluang investasi yang lebih besar bagi Kaltara kedepannya. (*)
