EQUATOR-TV, MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar Upacara Apel Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, Drs. Agustinus, M.AP, mewakili Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa, S.E, M.H, pada Rabu (17/6/2026).
Apel KORPRI kali ini dirangkaikan juga dengan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), yang menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus menandai dimulainya pendataan ekonomi terbesar di Indonesia yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.
Dalam sambutan Bupati Malinau, yang dibacakan oleh Assistan II menegaskan bahwa apel KORPRI tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga momentum untuk meneguhkan kembali loyalitas, disiplin, profesionalisme, dan jiwa korsa ASN sebagai pelayan masyarakat yang responsif terhadap berbagai program strategis pemerintah.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang dilaksanakan setiap satu dekade.
Pelaksanaan sensus tahun ini, menjadi sensus ekonomi kelima di Indonesia yang bertujuan memotret kondisi dan struktur perekonomian secara lengkap, detail, dan menyeluruh.
“Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan, program pemberdayaan ekonomi, peningkatan investasi, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, data sensus tersebut nantinya juga akan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi daerah hingga ke tingkat wilayah terkecil. Mulai dari pemetaan investasi, daya saing daerah, penyerapan tenaga kerja, hingga perkembangan digitalisasi usaha.
Namun demikian, pelaksanaan sensus di Kabupaten Malinau memiliki tantangan tersendiri. Luas wilayah dengan kondisi geografis yang mencakup kawasan perkotaan, pedalaman hingga wilayah perbatasan menjadi faktor yang harus dihadapi dalam proses pendataan lapangan.
Karena itu, sinergi dan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat sangatlah dibutuhkan, agar pelaksanaan sensus dapat berjalan optimal.
Pemkab Malinau menginstruksikan seluruh jajaran birokrasi, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, desa, hingga RT dan RW untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SE2026. Dukungan tersebut meliputi fasilitasi kegiatan pendataan serta sosialisasi kepada masyarakat guna memastikan tidak ada hambatan birokrasi selama pelaksanaan sensus.
Kepada para pelaku usaha dan masyarakat, Bupati juga mengajak untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui prinsip TIR, yakni Terima petugas sensus, Isi data dengan benar dan jujur, serta yakin bahwa Rahasia data tetap terjaga sesuai ketentuan yang berlaku.
“Keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Data yang diberikan secara jujur dan akurat akan menjadi dasar pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran,” katanya.
Pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Petugas akan melakukan pendataan secara door to door terhadap seluruh unit usaha, perusahaan, maupun kegiatan ekonomi rumah tangga tanpa terkecuali, termasuk di wilayah-wilayah terluar Kabupaten Malinau.
Khusus kepada para petugas lapangan, ia berpesan agar senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan objektivitas dalam menjalankan tugas. Selain itu, petugas juga diminta menjaga kode etik, berkomunikasi secara santun dengan responden, serta melakukan pendataan secara cermat, disiplin, bertanggung jawab, dan tepat waktu.
Mengakhiri sambutannya, Agustinus mewakili Bupati Malinau secara resmi mencanangkan dimulainya pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Malinau.
Pencanangan tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan mengusung slogan “Sensus Ekonomi 2026, Mencatat Ekonomi Indonesia.” (*)
