EQUATOR-TV, BULUNGAN – Dalam upaya perlindungan serta pengelolaan berkelanjutan ekosistem mangrove di Kaltara, Pemprov Kaltara telah melaksanakan program FP VI hasil kerja sama bilateral Indonesia dan Jerman untuk melindungi lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat sekitar.
Dalam wawancaranya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, S.Hut, menjelaskan peran serta pihaknya dalam pelaksanaan program tersebut.
“Ya memang leading sektornya itu ada teman-teman di dinas kehutanan. Tetapi Bapperida itu juga termasuk di dalam Kelompok Kerja Mangrove Daerah, (KKMD),” ungkap Bertius pada Selasa (07/07/2026).
Ia juga menjelaskan dua tujuan utama yang diharapkan tercapai.
“Pertama, itu bisa menghasilkan nilai bagi masyarakat sekitar. Jadi, ada dampak berlipat ganda dari keberadaan mangrove. Yang kedua tentu berkaitan dengan restorasi mangrove itu sendiri, untuk menjamin bahwa ekosistem mangrove itu terjaga di Kaltara,” ucapnya.
Ia menyampaikan bahwa Kaltara memiliki kekayaan kawasan mangrove yang sangat besar.
“Kaltara itu kan kalau tidak keliru hampir 350 ribu hektare mangrovenya, cukup luas. Nah, itu dari sisi ekonomi karbon, kita mempunyai peluang untuk mengikuti proses perdagangan karbon,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan untuk tahap awal, penanganan difokuskan pada dua kabupaten yaitu Tanah Tidung dan Bulungan.
“Karena memang dua kabupaten ini yang luasan mangrovenya cukup luas. Jadi Tanah Tidung itu misalnya di daerah Bebatu itu cukup luas ini ya, yang dulu sempat ditanam perdana oleh Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi, kemudian kegiatan mitra kerja kita GGGI juga di sana,” ungkapnya.
“Lalu di Bulungan ini juga, karena Bulungan ini adalah Delta Kayan, juga mangrovenya cukup banyak. Ini misalnya di Liagu, di Muara Pulungan ini, kan itu mangrove, hampir mangrove semua. Nah, itu sebabnya difokuskan di kedua kabupaten ini,” sambungnya.
Ia pun menegaskan komitmennya agar pelestarian ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga.
“Intinya Pemprov Kaltara, baik di dalam dokumen perencanaannya maupun dalam kerja sama dengan para pihak, berkomitmen menjaga ekosistem mangrove untuk bisa memberi dampak berlipat ganda kepada masyarakat. Jadi masyarakat bukan hanya mempertahankan mangrovenya tapi tidak dapat hasil,” ucapnya.
“Tapi mempertahankan mangrove, nilai emisi yang diserap mangrove ini bisa dijual. Tapi tentu dengan proses pendaftaran dulu di Kementerian Kehutanan untuk mendapat sertifikat registrasi emisinya. Itu baru bisa diperdagangkan,” tutupnya.(NA)
