EQUATOR-TV, TANA TIDUNG – Kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berlaku di Indonesia, memang cukup berpengaruh minor terhadap berbagai program pemerintah daerah, tak terkecuali bagi Kabupaten Tana Tidung.
Namun, kondisi itu memaksa pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Tana Tidung, untuk memutar otak agar sebagian program yang direncanakan berjalan aman dan berkualitas.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan lobi-lobi bantuan anggaran ke Kementerian Pekerjaan Umum RI di Jakarta, agar KTT masuk dalam salah satu daerah yang mendapat kucuran anggaran pusat atau Inpres APBN.
Kepala DPUPRPKP Tana Tidung, Ir.Rico Ardianto, S. T, M.T memerintahkan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) KTT untuk melakukan pendekatan tersebut, melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V Tanjung Selor yang berkedudukan di Kota Tarakan.
“Selanjutnya SDA juga ada pekerjaan APBN kurang lebih 25 Miliar itu sudah berkontrak juga, kurang lebih di tiga daerah irigasi, itu di Tidung Pale, Dulun, Tana Merah,” ucap Rico.
Hasilnya sangat menggembirakan, sebab Kementrian PU RI menyetujui pemberian bantuan dana Inpres APBN melalui BWS tersebut, guna menyelesaikan beberapa program pengairan persawahan di wilayah KTT.
Selain itu, Kepala Bidang SDA DPUPRPKP Tana Tidung, Ir.Muhammad Noor Huda, S.T, M.A.P mengatakan bahwa tahun 2026 sedikitnya terdapat tiga wilayah program pengembangan irigasi, salah satunya adalah normalisasi irigasi yang berpusat di Desa Safari.
“Salah satunya yang sedang kita kerjakan adalah normalisasi irigasi di daerah Desa Sapari yang sekarang sedang terlaksana, kurang lebih target kita 1 kilometer. Saat ini lagi bekerja dengan menggunakan type swakelola, dengan alat sendiri dan BBM sendiri,” ucap Noor Huda.
“Sisi positifnya itu, untuk membantu petani mengairkan sawah sesuai dengan IP (Indeks Pertanaman) yang kita kerjasamakan dengan Dinas Pertanian, karena kita melaksanakan ini _combine_ dengan Dinas Pertanian. Sehingga panen masyarakat di wilayah Sapari dan sebagainya bisa sesuai target yang mereka inginkan, ” imbuhnya.
“Kita saat ini lagi berproses untuk yang selanjutnya lagi. Karena memang inilah cara kita untuk mencari dana karena kondisi efisiensi ini. Dengan begini alhamdulilah tahun ini mudahan sudah jalan untuk yang 25 miliar itu,” tutupnya.
Proyekini ditargetkan akan dikerjakan kurang lebih 1 km, selama satu bulan dengan konsep swakelola, yang didesain untuk memberikan nilai positif terhadap petani, guna mengairi sawah mereka sesuai DED Dinas Pertanian, agar produksi panen warga Desa Safari dan sekitarnya dapat tercapai.
Usulan Pemerintah KTT melalui DPUPRPKP Bidang SDA di beberapa titik tersebut, menggunakan program aplikasi yang diberi nama SIPURI (Sistim informasi Program Usulan Irigasi), dengan nilai 25 miliar rupiah, yang terbagi menjadi: 5 miliar rupiah untuk persawahan di Desa Tidung Pale Seberang, 10 miliar rupiah untuk di Desa Tanah Merah dan 9 miliar rupiah untuk di desa Sedulung.
Pengalokasian dana Kementerian PU RI tersebut, proses tendernya digelar pada akhir Agustus 2026, dan selanjutnya dikerjakan di lapangan oleh pihak DPUPRPKP Tana Tidung.
Sedikitnya terdapat sekitar 20 hektar cakupan sawah yang akan dialirkan ke Desa Safari, di dalam proyek normalisasi dan drainase tersier tersebut, dengan status peningkatan sawah saluran tertutup menjadi aliran sungai sawah yang produktif.
SDA DPUPRPKP Tana Tidung bekerjasama dengan BWS Wilayah V Tanjung Selor, sesuai usulan Kementerian PU RI untuk menjalankan program SIPURI.
Tahun 2026 SDA DPUPRPKP Tana Tidung telah melakukan Detail Engineering Design (DED) di Desa Tengku Dacing, yang kini sedang dalam proses.
Sedangkan tambahan SIPURI lainnya juga tetap menganggarkan Desa Safari dengan pekerjaan drainase menggunakan pasangan batu dan normalisasi irigasi.
Untuk Tengku Dacing sendiri, program perencanaannya juga sudah mulai bergerak dengan target pengairan sawah mencapai sekitar 50 hektar.
Program normaslisasi irigasi dan drainase terseier oleh Kementerian PU RI ini diverifikasi oleh BWS, untuk diusulkan secara bertahap.
DPUPRPKP Tana Tidung juga telah mendesain beberapa usulan untuk mensiasati efesiensi anggaran.
Program normalisasi dan pembuatan saluran drainase tersier dilapangan tersebut, telah berjalan sekitar 2 minggu. Sedangkan proyek dan pekerjaan SDA lainnya, sedang berlangsung dengan melakukan beberapa perbaikan sungai titik rawan, meski tetap harus menyesuaian dengan kondisi anggaran APBD KTT. Salah satunya adalah menormalkan genangan air di kawasan Puspem. (SMO)
