EQUATOR-TV, BULUNGAN – DPRD Kabupaten Bulungan kembali menggelar Rapat Paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi sekaligus pengambilan keputusan terhadap 6 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor, pada Senin (21/09/2026).
Rapat tersebut menjadi tahap penentuan akhir setelah seluruh rancangan dibahas secara bertahap dan mendalam bersama pemerintah daerah, setiap fraksi telah menyampaikan pandangan terakhir, catatan, serta rekomendasi terhadap masing-masing rancangan perda sebelum diambil keputusan bersama.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bulungan H. Riyanto, S.Sos. Turut hadir juga Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., serta jajaran pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, seluruh anggota DPRD, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bulungan.
Dalam wawancaranya, Bupati Syarwani menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh anggota dewan atas kerja sama, masukan, dan sinergi yang terjalin selama proses pembahasan berlangsung.
“Ya, saya terima kasih sekali lagi kepada seluruh fraksi-fraksi di DPR dan seluruh anggota dewan yang terhormat yang telah bekerja keras, bersinergi dalam seluruh pembahasan baik di perancangan perda perubahan APBD maupun di peraturan daerah yang lainnya”, ungkapnya.
“Yang tentu juga menjadi payung hukum dan instrumen ke depan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kabupaten Bulungan”, sambungnya.
Ia kemudian menjabarkan beberapa rancangan perda yang telah dibahas, mencakup berbagai urusan penting bagi kemajuan daerah.
“Tadi misalnya keberadaan kebun raya Bundayati salah satu raperda berkaitan dengan pengelolaan aset sebagai perubahan atas perda sebelumnya berkaitan dengan pemberian insentif bagi kegiatan investasi di Kabupaten Bulungan”, ucapnya.
“Termasuk juga payung hukum bagi pemberian bantuan keuangan bagi partai politik, ada enam buah rancangan peraturan tadi dan tentu ini kan menjadi landasan kita”, tambahnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, adanya payung hukum yang jelas akan memperkuat kualitas penyusunan dan pelaksanaan seluruh program pembangunan yang akan diajukan ke DPRD ke depannya.
“Ketika ini juga dilakukan pembahasan diskusi bersama dengan DPR ke depan dalam program-program yang kita buat dan kita ajukan kepada DPR untuk dibahas bersama tentu kita memiliki payung hukum dasar dalam penyusunan program-program tersebut”, ujarnya.
Ia juga menyambut baik berbagai saran dan masukan yang disampaikan oleh para fraksi, mulai dari tahap pemandangan umum hingga pendapat akhir yang disampaikan pada sidang tersebut.
“Saya sangat berterima kasih dan banyak masukan yang disampaikan oleh dewan yang terhormat melalui fraksi baik melalui pemandangan umum sampai hari ini juga ada pendapat beberapa saran masukan yang disampaikan dalam pendapat akhir fraksi-fraksi dewan tersebut”, tutupnya.(NA)
