EQUATOR-TV, BULUNGAN – Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dana zakat secara transparan dan modern, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA), Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2026, sekaligus Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2027.
Kegiatan ini di buka langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara yang diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltara, H. Muh. Rosyit, S.IP., M.M., serta dihadiri oleh jajaran pengelola BAZNAS Provinsi Kaltara dan seluruh BAZNAS Kabupaten/Kota se-Kaltara, di gedung Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kaltara, Tanjung Selor, pada Senin (28/09/2026).
Dalam wawancaranya, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kaltara H. Ubid Hadruni, S.H., menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan pada penguasaan sistem digital yang menjadi standar pengelolaan zakat secara nasional.
“Hari ini kita melaksanakan Pelatihan bimbingan teknis, yaitu sistem informasi manajemen baznas yang disingkat dengan SiMBA, yaitu masing-masing operator, kali digitalisasi masing-masing baznas kabupaten kota”, ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa antusiasme pengelola daerah sangat tinggi, mengingat sistem ini menjadi dasar pelaporan langsung ke tingkat pusat.
“Ada yang mengirim 4 orang sampai 5 orang, bahkan ada yang mengirim sampai 6 orang, karena memang SiMBA ini adalah diperuntukkan untuk pertanggung jawaban kinerja yang kontak langsung dengan basnas Republik Indonesia”, ujarnya.
Ia juga menyampaikan harapan agar sistem digital ini dapat memperluas jangkauan pengumpulan dana zakat, tidak hanya dari warga lokal tetapi juga dari masyarakat di luar daerah yang ingin berbakti kepada Kaltara.
“Harapan saya kedepan baznas ini tetap bergaung, bergema melalui IT ini, melalui digital, Sehingga orang-orang yang jauh, orang Jakarta kalau mau berjakat untuk Kalimantan Utara dia lewat digitalisasi yang sudah kita sediakan”, ucapnya.
Ia menjelaskan dengan sistem ini, donasi dapat dilakukan secara praktis dan pertanggungjawabannya langsung tercatat secara nasional. Oleh karena itu, penguatan kemampuan di bidang teknologi informasi menjadi prioritas utama kedepannya.
“Jadi enggak perlu lagi mereka datang ke Kalimantan Utara, cukup transfer saja dan pertanggung jawabannya itu sudah langsung masuk ke pertanggung jawaban secara nasional, jadi penguatan seseorang untuk bidang IT itu sangat dibutuhkan”, tutupnya.(NA)
