EQUATOR-TV, BULUNGAN – Guna menyatukan pandangan dan langkah bersama dalam upaya mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi perhatian utama di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), Aliansi Gema Bulungan yang tergabung di KNPI, GAMKI, PMII dan organisasi lainnya menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD).
Kegiatan ini mengusung tema “Sinergitas Lintas Sektor dalam Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan serta Lahan (Karhutla) di Kalimantan Utara Tahun 2026”, yang berlangsung di D’Kafetaria, Jl. Lembasung, Tanjung Selor, Bulungan pada Rabu (30/09/2026).
Hadir dalam FGD kali ini, perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltara beserta dinas-dinas terkait, kalangan akademisi, pemerhati lingkungan, pemerintah desa, mahasiswa, serta tokoh masyarakat sebagai peserta dan narasumber diskusi.
Dalam wawancaranya, Koordinator Aliansi Gema sekaligus Sekretaris KNPI Kaltara, Sakti Abimanyu, menjelaskan langkah-langkah yang akan ditempuh pihaknya bersama pemerintah daerah.
“Kita akan lakukan audiensi kepada pimpinan provinsi, entah itu Perda karhutlanya diperbarui, kemudian bagaimana pelayanan kesehatan masyarakat yang terpapar ispa, juga seperti apa penanganan tahun depan mengenai kebakaran dan pencegahannya, yang keempat adalah bagaimana dari desa, seperti apa penanggulangannya”, jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kerjasama antar instansi, karena penanganan yang terpisah-pisah dinilai belum cukup menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
“Bantuan-bantuan memang sudah banyak diberikan di OPD, tapi ada hal-hal yang lain yang mungkin bisa kita lakukan, dengan cara adalah bagaimana bisa sinergi antar organisasi perangkat daerah, kemudian dari pemerintah daerah, dari dinas-dinas, untuk bagaimana caranya menanggulangi kebakaran dan lahan”, ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti fakta penting bahwa sebagian besar lahan yang terbakar bukan milik warga, melainkan berada di wilayah pengelolaan perusahaan.
“Mengenai kebakaran yang ada di Kalimantan Utara, fokus utamanya tidak hanya mengenai lahan-lahan yang biasa terbakar, tapi ini mayoritas lahan konsesi perusahaan, bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap kebakaran yang terjadi, kalau data yang kami terima dari akademisi itu sekitar 620 hektare yang terbakar, dan mayoritas itu adalah lahan konsesi”, ungkapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi sekaligus harapan agar masyarakat dan organisasi kemasyarakatan juga dilibatkan secara langsung dalam upaya pencegahan.
“Kami apresiasi juga kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten di Kaltara ini, dalam penanganan, penanganan karhutlannya yang kita kira sangat baik, tapi kami bukan hanya soal mengkritisi saja tidak, tapi kami berharap dilibatkan juga, entah itu pembentukan relawan, atau komunikasi ke pihak-pihak pemerintah desa yang hari ini rawan Karhutla”, tutupnya.(NA)
