EQUATOR-TV, NUNUKAN – Sebanyak 139 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dideportasi dari Malaysia tiba di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, pada Kamis (15/10/2026). Kedatangan mereka disambut dan dikawal petugas gabungan lintas instansi yang bertugas melakukan pemeriksaan, pendataan, hingga mengantarkan para deportan ke tempat penampungan sementara dengan mengutamakan aspek keamanan dan perlindungan.
Kapolsek Kawasan Pelabuhan (KSKP) Nunukan, Iptu Ariyanto, S.H., menyampaikan bahwa keterlibatan berbagai unsur petugas bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemulangan mampu berjalan dengan tertib serta memberikan rasa aman bagi WNI yang kembali ke Indonesia.
“Kami mengucapkan selamat datang kembali di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu tidak perlu merasa takut ataupun khawatir karena seluruh petugas yang hadir di sini bertugas untuk menyambut, melayani, mengamankan, dan memberikan perlindungan,” ujarnya.
Diketahui rombongan deportan tersebut tiba sekitar pukul 17.15 WITA dengan menumpangi KM Purnama Ekspres. Setelah turun dari kapal, seluruh WNI diarahkan untuk berkumpul guna menerima kartu identitas deportan dari petugas terkait. Tahapan berikutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen keimigrasian dan barang bawaan.
Pemeriksaan administrasi dilakukan oleh petugas Imigrasi Kelas II TPI Nunukan dengan mengecek kelengkapan paspor dan dokumen perjalanan. Sementara itu, Bea dan Cukai melakukan pemindaian barang bawaan menggunakan fasilitas sinar-X sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan masuknya barang terlarang.
Lebih lanjut dalam kesempatan tersebut, Ariyanto, turut menambahkan pesan kepada para deportan untuk senantiasa mematuhi setiap arahan petugas selama proses pemeriksaan, pendataan, maupun pemulangan ke daerah asal. Ia mengingatkan agar masyarakat juga lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak disertai kejelasan perusahaan dan legalitas dokumen.
“Kami mengingatkan agar Bapak dan Ibu tidak mudah tergiur bujuk rayu pihak yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, tetapi tidak memiliki kejelasan perusahaan, kontrak kerja, maupun dokumen keberangkatan,” tegasnya.
Menurutnya, WNI yang memiliki rencana kembali bekerja di Malaysia perlu memastikan seluruh persyaratan keberangkatan telah terpenuhi melalui prosedur resmi. Kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku menjadi hal penting agar pekerja migran mendapatkan perlindungan hukum maupun ketenagakerjaan.
“Kami memahami bahwa sebagian dari Bapak dan Ibu mungkin masih memiliki keluarga di Malaysia. Jika nantinya ingin kembali bekerja di sana, silakan menempuh jalur resmi agar memperoleh perlindungan. Dengan demikian, apabila mengalami permasalahan selama bekerja di luar negeri, pemerintah dapat memberikan bantuan sesuai kewenangannya,” tambahnya.
Selain aspek administrasi dan keamanan, petugas juga memberikan perhatian terhadap kondisi para deportan, terutama mereka yang lanjut usia, sedang sakit, maupun membawa anak-anak. Kelompok tersebut diharapkan memperoleh prioritas pelayanan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing, baik selama pemeriksaan maupun perjalanan menuju daerah asal.
Usai menyelesaikan pemeriksaan di pelabuhan, rombongan kemudian diberangkatkan menuju rumah ramah PMI yang berlokasi di Rusunawa Nunukan untuk menjalani masa penampungan sementara. Proses pemindahan dimulai sekitar pukul 17.45 WITA secara bertahap dengan dukungan kendaraan Satgas Pamtas Yon Kav 8/Narasinga Wiratama, Lanal Nunukan, kendaraan angkutan sewaan BP3MI Kalimantan Utara, serta ambulans Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Nunukan.
Seluruh deportan tiba di Rusunawa sekitar pukul 18.00 WITA. Setibanya di lokasi, petugas kembali melakukan pendataan sekaligus mengatur pembagian tempat tinggal sementara bagi para WNI sambil menunggu jadwal kapal untuk melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing.
Dari keseluruhan 139 deportan, tercatat 93 orang merupakan laki-laki dewasa dan 30 orang perempuan dewasa. Sementara itu, terdapat 14 anak laki-laki dan dua anak perempuan yang turut dipulangkan. Keberadaan 16 anak tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyediaan pelayanan selama masa penampungan hingga perjalanan kembali ke kampung halaman.
Para deportan diketahui berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi daerah asal terbanyak dengan 57 orang, disusul Sulawesi Selatan sebanyak 53 orang. Selanjutnya, delapan orang berasal dari Sulawesi Barat, enam orang dari Sulawesi Tenggara, dan delapan orang dari Kalimantan Utara. Adapun Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah masing-masing menyumbangkan satu orang deportan. Dua orang lainnya berasal dari Jawa Timur.
Berdasarkan hasil pendataan petugas, permasalahan yang melatarbelakangi deportasi juga beragam. Sebanyak 32 orang diketahui lahir di Sabah dan belum pernah memiliki paspor, 43 orang masuk ke Malaysia secara ilegal, serta 59 orang mengalami persoalan terkait paspor atau izin tinggal. Selain itu, terdapat dua orang terkait penyalahgunaan izin tinggal dan tiga orang yang berkaitan dengan kasus narkoba. Penanganan terhadap masing-masing persoalan selanjutnya diserahkan kepada instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengawasan dan penanganan kedatangan deportan ini melibatkan sejumlah unsur, di antaranya BP3MI Kalimantan Utara, Polsek KSKP Nunukan, TNI, Lanal Nunukan, Kejaksaan Negeri Nunukan, Imigrasi, Bea dan Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Satuan Polisi Pamong Praja, PMI Kabupaten Nunukan, serta instansi terkait lainnya.
Keterlibatan berbagai instansi tersebut menjadi bentuk koordinasi dalam menjamin kelancaran penanganan WNI sejak tiba di Pelabuhan Tunon Taka, menjalani pemeriksaan administrasi, hingga menempati lokasi penampungan sementara. Koordinasi lanjutan juga diperlukan untuk mengatur keberangkatan para deportan menuju daerah asal masing-masing.
Melalui penanganan terpadu ini, seluruh WNI diharapkan dapat menjalani proses pemulangan secara aman dan memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diimbau menjadikan peristiwa tersebut sebagai pengingat untuk selalu mengikuti prosedur resmi dan melengkapi dokumen sebelum memutuskan bekerja di luar negeri. (TY).


