EQUATOR-TV, BULUNGAN – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen. Pol. (Purn.) Dr. Drs. Johanis Asadoma, M.Hum., melakukan kegiatan studi tiru terkait pengelolaan Pajak Kendaraan di Atas Air di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kegiatan ini berlangsung di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, pada Kamis, (22/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Kaltara berbagi pengalaman sekaligus menjelaskan secara rinci tata cara pendataan, perhitungan, serta mekanisme pemungutan pajak kendaraan di atas air yang telah diterapkan di Kaltara kepada rombongan Pemerintah Provinsi NTT.
Dalam wawancaranya, Wagub Johanis Asadoma, menjelaskan alasan utama pihaknya memilih Kaltara sebagai tujuan studi tiru, yaitu untuk mempelajari langsung aturan dan praktik pemungutan pajak kendaraan di atas air yang telah diterapkan di Kaltara.
“Ke Kaltara kami dari Nusa Tenggara Timur, tujuan utamanya adalah kami ingin belajar, jadi istilahnya studi tiru, bagaimana provinsi Kaltara ini menerapkan aturan pemungutan pajak kendaraan di atas air”, ungkapnya.
Ia juga memaparkan kondisi wilayah NTT yang merupakan daerah kepulauan, di mana jumlah kapal dan kendaraan di atas air sangat banyak dan berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah.
“NTT ini kan daerah kepulauan, provinsi bercirikan kepulauan yang mana kapal-kapal itu atau kendaraan di atas air itu sangat banyak, baik yang untuk pariwisata, baik itu yang perdagangan, dan sebagainya”, ujarnya.
Karena potensi tersebut cukup besar, pihaknya ingin mencontoh keberhasilan Kaltara dalam mengelola sektor pajak tersebut agar dapat diterapkan di daerahnya.
“Itu banyak sekali, ribuan di sana, sehingga ini merupakan satu potensi pajak yang besar yang belum kami kelola, kami ingin belajar nih dari Kaltara yang sudah menerapkan pemungutan pajak kendaraan di atas air”, tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., menyambut baik kedatangan rombongan NTT dan menyebutkan bahwa Kaltara merupakan provinsi pertama di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan tersebut.
“Alhamdulillah hari ini saudara kita dari provinsi NTT hadir di sini artinya secara langsung karena ini pertama di Indonesia teman-teman yang mempunyai potensi yang sama geografis dan karakteristik yang ada sama-sama berlomba-lomba meningkatkan PAD”, ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pertukaran informasi ini tidak berhenti pada hari ini, karena masih ada perbedaan karakteristik antara kedua wilayah yang akan didiskusikan lebih lanjut.
“Teman-teman dari NTT datang di sini juga kami berbagi ilmu terkait dengan apa yang sudah kita lakukan tapi ke depan juga kami akan berdiskusi panjang bagaimana pun ada beda sedikit kalau di sana lebih banyak mungkin nanti ada potensi yang dari kapal dari luar negeri, kalau kita kan lebih banyak yang lokal apakah nanti seperti apa yang lainnya”, ucapnya.
Langkah pertama yang akan dilakukan kedua belah pihak adalah mengkaji data secara mendalam sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Tapi sekali lagi kita akan berbicara data dulu terus selanjutnya nanti bagaimana kita memaksimalkan, apakah ini masuk kategori wajib pajak atau wajib pungut”, tutupnya.(NA)
