EQUATOR-TV, BULUNGAN – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus Workshop Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Kegiatan berlangsung di Ruang Pertemuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tanjung Selor, pada Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh petugas dan pengelola arsip seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bulungan, penyelenggaraan rakor dan workshop ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintah daerah yang tertib serta pengelolaan arsip yang baik dan benar di setiap instansi.
Dalam wawancaranya, Bupati Syarwani menjelaskan bahwa bukan sekadar rutinitas biasa, melainkan bagian penting dari penjaminan kinerja pemerintahan daerah.
“Hari ini adalah rakor dan sekaligus workshop kegiatan kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan, terutama dalam aspek berkaitan dengan pengawasan, tentu kita memastikan apa salah satu bentuk kinerja pemerintah daerah”, ungkapnya.
“Itu tidak pernah lepas dari hal-hal yang menyangkut pelayanan birokrasi yang salah satu kebutuhan utamanya itu adalah berkaitan dengan penatausahaan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah”, sambungnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setiap dokumen yang diterbitkan memiliki fungsi penting, baik untuk kebutuhan internal maupun layanan kepada masyarakat.
“Tentu juga itu menjadi kebutuhan kita di lingkungan pemerintah daerah bahwa setiap dokumen yang kita terbitkan kepada masyarakat ataupun yang menjadi hubungan interaksi pemerintah daerah baik di lingkungan internal pemda maupun dengan eksternal itu pasti disertai dengan sebuah dokumen”, ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta agar setiap dokumen dijaga, diamankan, dan disimpan dengan baik.
“Dan itu harus kita amankan, harus kita jaga dan harus kita arsipkan, jadi kegiatan rakor hari ini itu juga menjadi agenda tahunan yang ada dilaksanakan oleh teman-teman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan”, ucapnya.
Dia akhir pernyataannya, ia menjelaskan fokus utama pelaksanaan pengawasan kearsipan di tingkat perangkat daerah.
“Demikian juga dengan aspek mengevaluasi berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang ada di setiap perangkat daerah dalam bentuk arsip yang ada di setiap perangkat daerah”, tutupnya.(NA)


