EQUATOR TV, BULUNGAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara kembali menggelar Rapat Paripurna ke-24 masa persidangan III tahun 2025 di Tanjung Selor pada Selasa pagi (5/8/2025).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut dalam wawancaranya dengan awak media menegaskan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara tahun 2025–2029 telah disusun secara komprehensif dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk fraksi-fraksi di DPRD Kaltara.
Bertius menjelaskan bahwa tanggapan yang disampaikan oleh anggota DPRD dalam sidang paripurna hari ini bukan merupakan usulan baru, melainkan hasil tinjauan (review) terhadap dokumen RPJMD yang telah disusun sebelumnya. “Yang dijelaskan hari ini sebenarnya bukan usulan ya, tapi katakanlah ini review dari anggota Dewan melalui fraksi. Jadi beliau-beliau memberikan tanggapan terhadap dokumen yang juga kami susun,” terang Bertius.
Menurutnya, tanggapan dari fraksi-fraksi tersebut bersifat makro dan akan dijawab oleh pihak Bappeda pada sesi lanjutan. Jawaban tersebut, menurutnya tidak disusun secara mendadak, melainkan berdasarkan isi dokumen RPJMD yang telah dirancang bersama oleh Bappeda sebagai leading sector, bersama Tim Penyusun, serta Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
“Kami menjawabnya tentu tidak mengada-ada, tetapi sesuai dengan dokumen yang sudah disusun. Contohnya, fraksi PKS menyoroti target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 16% dari tahun 2025 sampai 2029. Nah, itu memang berdasarkan proyeksi dan sumber-sumber yang memungkinkan untuk mendukung peningkatan tersebut,” jelasnya.
Menurut Bertius, kritik dan masukan dari fraksi justru memperkuat validitas dokumen RPJMD, karena mayoritas tanggapan tersebut telah tercantum dalam substansi perencanaan yang dibahas secara bersama.
Salah satu perhatian lainnya adalah permintaan agar proyek-proyek strategis nasional yang tersebar di beberapa daerah dapat turut diperhitungkan sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah. “Tentu keberadaan proyek strategis nasional akan memberi dampak besar terhadap pembangunan ekonomi di wilayah Kaltara. Hal itu juga sudah kami integrasikan dalam dokumen perencanaan,” tambahnya.
Bertius juga menyampaikan bahwa pembahasan yang dilakukan selama ini telah melewati proses diskusi lintas sektor dan mendapatkan penguatan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. Bertius memastikan bahwa usulan dan kritik yang disampaikan dalam forum DPRD hari ini akan dipertegas kembali dalam pembahasan lanjutan sebelum mencapai kesepakatan bersama. “Jadi secara umum, kalau saya boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi itu sebenarnya sudah sejalan dengan dokumen yang kami susun,” tutup Bertius. (RT)
