EQUATOR TV, BULUNGAN, — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda) Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut, menjelaskan bahwa angka stunting di Kaltara masih bersifat fluktuatif. Menurutnya, pendataan dilakukan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga daerah harus menunggu hasil resmi dari pusat.
“Kalau kita lihat, pada tahun 2021 ke 2022 penurunan stunting cukup signifikan, dari 22 persen turun ke angka 17 persen. Namun, memasuki tahun 2024 angkanya kembali sedikit naik, dari 17,4 menjadi 17,6 persen. Kenaikan tipis ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten,” ungkapnya saat ditemui tim liputan Equator TV pada Selasa (26/8/2025).
Bertius menjelaskan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi masih tingginya angka stunting di Kaltara. Pertama, kondisi geografis dan aksesibilitas yang terbatas membuat pelayanan kesehatan maupun distribusi pangan bergizi sulit dijangkau secara merata. Kedua, ketersediaan pangan bergizi dan kondisi lingkungan, termasuk sanitasi, masih perlu ditingkatkan. Ketiga, akses pelayanan kesehatan yang belum maksimal karena letak wilayah yang jauh. Keempat, faktor perilaku masyarakat yang masih memerlukan edukasi, seperti kebiasaan buang air besar di sungai maupun kurangnya kesadaran menjaga pola hidup bersih.
Selain itu, faktor sosial budaya juga berpengaruh, salah satunya masih adanya praktik pernikahan dini yang berdampak pada kesehatan generasi berikutnya. Faktor ekonomi juga menjadi tantangan karena masih ada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sedangkan dari sisi pemerintahan, koordinasi antarinstansi juga masih perlu diperkuat.
“Perubahan perilaku masyarakat itu tidak bisa instan, butuh waktu dan pendampingan. Kita juga perlu memastikan ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai,” bebernya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa wilayah dengan angka stunting tertinggi di Kaltara tercatat berada di Kabupaten Nunukan dan Malinau. Namun, data lengkap per kabupaten/kota akan disampaikan lebih lanjut setelah diperoleh secara resmi.
Terkait langkah penanganan, Bappeda Kaltara memastikan setiap perangkat daerah memiliki kontribusi nyata. Dinas Kesehatan berperan menekan angka kematian balita serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Dinas Sosial memastikan data penerima bantuan tepat sasaran. Dinas Pemberdayaan Masyarakat mendorong optimalisasi posyandu.
Sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta KB juga turut melakukan intervensi melalui program keluarga.
“Semua perangkat daerah harus punya kontribusi. Artinya, dalam setiap rencana kerja harus ada upaya nyata untuk menurunkan stunting. Jadi tidak bisa hanya Bappeda, tapi harus bersama-sama,” tegasnya.
Pemerintah juga berkolaborasi dengan dinas pekerjaan umum dalam hal pembangunan perumahan dan sanitasi yang layak. Edukasi masyarakat untuk tidak lagi buang air besar di sungai juga terus dilakukan, sekaligus memberikan dukungan agar masyarakat bisa membangun jamban sehat di rumah masing-masing.
“Kolaborasi itu kunci. Perencanaan ada di Bappeda, tapi pelaksanaan ada di dinas-dinas teknis. Semua harus bergerak bersama agar target penurunan angka stunting di Kaltara bisa tercapai,” pungkasnya. (RT)
