EQUATOR TV, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan empat fokus utama pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026. Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, menegaskan arah kebijakan ini meliputi peningkatan daya saing, tata kelola pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan ekologi.
“Daya saing bukan hanya di Tarakan atau Malinau, tapi semua wilayah di Kaltara. SDM, ekonomi, infrastruktur, hingga layanan publik harus meningkat,” kata Bertius, Jumat (19/9/2025).
Ia menjelaskan, tata kelola pemerintahan menjadi kunci agar pelayanan masyarakat semakin maksimal. Sementara itu, peningkatan kesejahteraan diarahkan untuk menekan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah.
“Yang terakhir adalah ketahanan ekologi. Kita punya kawasan hutan terluas, tapi harus dijaga. Jangan rusak, tapi bisa memberi nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov Kaltara mengandalkan intervensi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Sedikitnya 15 OPD terlibat, mulai dari Dinas PUPR yang menangani sanitasi, rumah layak huni, dan air bersih; Dinas Kesehatan yang memastikan layanan posyandu berjalan; hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang membentuk kelembagaan posyandu di desa.
“Bappeda sifatnya koordinatif. Kami memfasilitasi penyusunan rencana aksi, memastikan data terkumpul, dan melaporkannya ke pusat. Intervensi teknis tetap oleh OPD masing-masing,” ujar Bertius.
Ia menegaskan, setiap tahun Bappeda menyusun rencana aksi tahunan untuk mengawal program. “Kalau ada kendala, kita rapatkan bersama. Kalau datanya jelas, targetnya jelas, intervensinya juga lebih tepat,” tambahnya.
Dengan mekanisme ini, pemerintah berharap program dalam RPJMD bisa berjalan konsisten hingga 2026, khususnya di sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (mk)
