EQUATOR-TV, TARAKAN — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Kalimantan Utara menyikapi persoalan infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di Krayan dan Sei Menggaris, yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses dan belum terbangunnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Terkait hal ini, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI, Ir.Deddy Sitorus, M.A dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya Sugiarto di Tarakan.
Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut, yang hadir mendampingi Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, dalam pertemuan strategis tersebut, menyebutkan bahwa Krayan dan Sei Menggaris masih menjadi tantangan utama dalam upaya pemerataan pembangunan di provinsi termuda di Indonesia ini.
Akses transportasi yang terbatas serta belum adanya PLBN permanen membuat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga masih sangat tergantung pada kondisi cuaca dan transportasi udara.
Oleh karenanya, Bappeda Litbang Kaltara terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah, terutama dalam rangka membuka isolasi daerah-daerah perbatasan. Pihaknya juga berperan aktif dalam memadukan usulan daerah dengan kebijakan nasional agar pembangunan PLBN di dua titik itu segera terealisasi.
Peran Bappeda Litbang tidak hanya dalam perencanaan makro, tetapi juga dalam penyediaan data dan kajian berbasis riset yang menjadi dasar perencanaan strategis pembangunan wilayah perbatasan. Ia menilai, pembangunan PLBN harus diiringi peningkatan kualitas jalan, jembatan, serta sarana logistik agar fungsi PLBN benar-benar berdampak bagi masyarakat setempat.
Bappeda Litbang Kaltara berharap hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI dan Wamendagri ke Kaltara ini menjadi momen untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan ini.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah Kaltara diyakini mampu memperkuat perannya sebagai beranda depan Indonesia yang tangguh dan berdaya saing.(RK)
