EQUATOR TV, BULUNGAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda & Litbang) terus memantau dan mengawal pelaksanaan pembangunan di sektor infrastruktur dan sumber daya alam. Salah satu fokus utamanya ialah mempercepat realisasi hilirisasi rumput laut dan pembangunan pelabuhan ekspor sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi biru daerah.
Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda & Litbang Kaltara, Dian Suryanata, MT, menjelaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan, khususnya rumput laut, menjadi penyumbang pendapatan terbesar kedua di Kalimantan Utara setelah pertambangan dan galian.
“Selama ini rumput laut kita diekspor keluar daerah, sehingga proses hilirisasi tidak terjadi di Kaltara. Karena itu, arah pembangunan kami adalah memastikan nilai tambahnya bisa dinikmati masyarakat di wilayah sendiri,” kata dian beberapa waktu lalu.
Dalam kerangka monitoring pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur, Bappeda & Litbang Kaltara saat ini menitikberatkan perhatian pada pembangunan Pelabuhan Mansapa di Kabupaten Nunukan, yang dirancang sebagai pusat hilirisasi dan ekspor hasil laut.
Proyek ini menjadi bagian penting dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, dan tengah dikaji pembiayaannya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) agar tidak bergantung sepenuhnya pada dana APBD.
“Pembangunan pelabuhan dan fasilitas pengolahannya memerlukan pembiayaan besar. Karena itu kami mendorong pola KPBU agar pemerintah dan pihak swasta bisa berbagi peran,” kata Dian.
Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah tidak hanya mengawasi progres fisik infrastruktur, tetapi juga memastikan keberlanjutannya dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Bappeda & Litbang juga berperan mengawal sinkronisasi antarperangkat daerah, agar target pembangunan sektor kelautan dan perikanan selaras dengan kebijakan ekonomi biru yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara.
“Peran kami adalah memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai perencanaan. Kami kawal terus agar kebijakan hilirisasi rumput laut dan pembangunan pelabuhan bisa selesai dalam periode RPJMD 2025–2029,” lanjutnya.
Dengan hadirnya pelabuhan ekspor resmi di Mansapa, pemerintah optimistis bahwa nilai ekspor rumput laut Kaltara akan tercatat langsung sebagai pendapatan daerah, sekaligus memperluas lapangan kerja baru di sektor pengolahan hasil laut.
“Fokus kami adalah memastikan hasil pembangunan berdampak pada masyarakat. Infrastruktur harus mendorong produktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan,” tutup Dian. ( MK )
