EQUATOR-TV, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan dan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem melalui berbagai langkah strategis. Salah satu terobosan terbaru yang kini diperkenalkan adalah SIKOMPAS KALTARA (Sinergi dan Kolaborasi Multi Poverty Alleviation Subject) — sebuah platform lintas sektor yang dirancang untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.
Inisiatif inovatif ini resmi diperkenalkan dalam Rapat Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kaltara yang dibuka oleh Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, pada akhir Agustus lalu di Aula Kantor Gubernur Kaltara. Dalam arahannya, Wagub Ingkong menekankan pentingnya integrasi data dan sinergi antar sektor dalam menanggulangi kemiskinan. Terlebih, hal itu sejalan dengan dua kebijakan nasional yang akan diterapkan pada tahun 2025, yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, serta Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Kedua kebijakan nasional ini mengedepankan tiga strategi utama: mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi, dan menekan jumlah kantong-kantong kemiskinan secara terfokus,” kata Wagub Ingkong.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, menjelaskan bahwa SIKOMPAS KALTARA hadir sebagai jawaban atas perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi dalam pengentasan kemiskinan. “Berdasarkan data, tingkat kemiskinan Kaltara per Maret 2025 berada di angka 5,54 persen, turun dari 6,32 persen pada 2024. Namun, angka ini masih jauh dari target RPJMD Kaltara 2025–2029 yang menetapkan penurunan hingga 2,90 persen pada 2030,” kata Bertius.
“Penurunan angka kemiskinan selama ini masih belum signifikan karena persoalan yang dihadapi bukan hanya ekonomi, tetapi juga struktural, seperti kurangnya integrasi program CSR perusahaan, data sosial-ekonomi yang belum akurat, serta terbatasnya data spasial yang mendukung,” tambahnya.
Melalui platform ini, lanjut Bertius, diharapkan tercipta sinergi nyata antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. “Inisiatif ini akan menjadi platform koordinasi dan penyelarasan program pemberdayaan, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.
Rapat TKPKD tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Kaltara, perwakilan instansi pusat di daerah, mitra lembaga pembangunan, akademisi, serta para pelaku usaha dari lima kabupaten/kota se-Kaltara, termasuk perusahaan besar di sektor pertambangan, energi, perkebunan, dan perbankan. “Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan secara terstruktur dan berkelanjutan, demi mewujudkan masyarakat Kaltara yang lebih sejahtera dan inklusif,” tutup Bertius.
