EQUATOR TV, BULUNGAN – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dinilai masih sangat bergantung pada belanja pemerintah. Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, menyebut kondisi ini menjadi tantangan tersendiri saat terjadi efisiensi anggaran maupun perlambatan belanja infrastruktur.
“Kalau pemerintah lambat belanja, otomatis ekonomi melambat. Dampaknya langsung terasa pada masyarakat,” kata Bertius.
Ia mencontohkan, ketika pencairan tunjangan pegawai (TPP) tertunda, daya beli ikut menurun dan perputaran ekonomi melambat. “Pegawai tidak belanja, ekonomi lesu. Itu langsung kelihatan dampaknya,” ujarnya.
Menurutnya, berbeda dengan daerah lain yang lebih banyak digerakkan sektor swasta, perekonomian Kaltara masih menunggu perputaran dari belanja pemerintah.
“Di daerah lain, kalau swasta yang dominan, belanja pemerintah melambat pun tidak banyak berpengaruh. Tapi di Kaltara, belanja pemerintah yang paling ditunggu masyarakat,” jelasnya.
Bertius menilai, ke depan Kaltara perlu memperkuat investasi swasta dan melakukan diversifikasi ekonomi agar ketergantungan terhadap belanja pemerintah bisa berkurang. “Kalau tidak, kita akan terus menghadapi risiko perlambatan setiap kali anggaran pemerintah tertekan,” pungkasnya. (mk)
