EQUATOR TV – TARAKAN, Untuk memastikan jumlah seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kalimantan Utara (Kaltara) terdata secara valid, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Sosial Kaltara menggelar kegiatan Kick Off Pemutakhiran Data dan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas, pada Kamis (7/5/2026), di Gedung Serbaguna Pemerintah Kota Tarakan.
Hal ini ditempuh pemerintah agar para penyandang disabilitas nantinya dapat memperoleh akses layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga program pemberdayaan ekonomi secara lebih tepat sasaran.
Kick Off Pemutakhiran Data dan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas tersebut, dilakukan tak hanya sebagai langkah memperkuat akurasi data, namun juga guna meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas yang ada di Kalimantan Utara.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, sejak 6 hingga 7 Mei 2026 ini melibatkan pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, mitra pembangunan internasional, hingga lembaga yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Tercatat sebanyak 60 peserta penyandang disabilitas hadir pada hari pertama dan 30 peserta pada hari kedua kegiatan.
Selain pendataan, pemerintah juga mendorong optimalisasi penggunaan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas sebagai identitas penerima layanan yang terintegrasi dengan berbagai program pemerintah daerah. Kartu tersebut diharapkan mampu mempermudah akses layanan publik bagi penyandang disabilitas di seluruh wilayah Kalimantan Utara.
Sekretaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Tarakan, Gode Permana, mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai memberikan perhatian serius terhadap validitas data penyandang disabilitas di daerah.
“Kami berharap kegiatan ini benar-benar mampu menghadirkan data yang akurat, sehingga teman-teman disabilitas tidak lagi kesulitan mendapatkan akses layanan. Selama ini masih ada yang belum terdata ataupun belum menerima hak-haknya secara maksimal.”
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tarakan berkomitmen mendukung pembangunan yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas.
“Pemerintah Kota Tarakan mendukung penuh pemutakhiran data ini secara inklusif, tidak boleh ada yang tertinggal. Ini menjadi kebanggaan bagi Kota Tarakan khususnya Kalimantan Utara. Kegiatan ini harus berjalan sesuai kebutuhan dan waktu yang ada, disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Kick off ini diharapkan menjadi resonansi ke daerah-daerah lain supaya program ini terus berjalan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyebut kerjasama lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
“Australia mendukung upaya pemerintah daerah di Kalimantan Utara dan mengucapkan selamat atas inovasi ini. Setelah Jakarta, Tarakan menjadi kota kedua di Indonesia yang melaksanakan kegiatan kick off kartu layanan penyandang disabilitas ini. Ini merupakan capaian yang luar biasa. Pemerintah Australia sangat mendukung program inovasi SKALA dan berharap inovasi ini dapat diperluas ke seluruh provinsi Kalimantan Utara termasuk desa-desa pelosok dan terpencil.”
Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Pemprov Kaltara, Robby Yuridi Hatman, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Utara, Dr.H.Zainal A.Paliwang, SH, M.Hum mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
“Untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan tahun 2025 hingga 2029 menjadi komitmen pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kesetaraan pelayanan masyarakat termasuk bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama. Kegiatan ini merupakan bagian dari misi pertama Gubernur, yaitu mewujudkan transformasi sosial yang berkeadilan dan beradab,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kalimantan Utara, Obed Daniel, juga menambahkan bahwa hasil pendataan nantinya akan menjadi basis integrasi layanan sosial di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami ingin menghadirkan kenyamanan bagi penyandang disabilitas dan memberikan akses yang seluas-luasnya sehingga semua setara dalam layanan di Kalimantan Utara. Harapan kami, pendataan hari ini menghasilkan data yang valid dan menjadi dasar bagi semua pihak dalam melaksanakan program pembangunan bagi penyandang disabilitas,” tegasnya.
Kegiatan ini juga diisi dengan proses verifikasi data, diskusi kelompok, sosialisasi kartu layanan disabilitas, serta penyampaian berbagai masukan dari komunitas penyandang disabilitas terkait kebutuhan layanan di lapangan.
Pemerintah daerah berharap keterlibatan aktif organisasi penyandang disabilitas dapat membantu menciptakan sistem pendataan yang lebih tepat dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap tercipta basis data penyandang disabilitas yang lebih akurat, mutakhir, dan terintegrasi, guna mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan sosial, serta memastikan tidak ada penyandang disabilitas yang tertinggal dalam memperoleh pelayanan publik. (IZ)
