EQUATOR TV BULUNGAN – Komisi VII DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Kamis malam (19/6/2025). Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Pukul 19.00 WITA, sebagai bagian dari agenda kunjungan kerja DPR RI Komisi VII ke provinsi termuda di Indonesia.
RDP ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi daerah, terkait isu-isu strategis di sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta riset dan inovasi teknologi. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyampaikan apresiasinya atas kedatangan Komisi VII DPR RI, seraya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan berkelanjutan. “Wilayah Kalimantan Utara memiliki potensi energi baru terbarukan dan kekayaan sumber daya alam yang besar. Namun pengembangannya membutuhkan dukungan regulasi dan infrastruktur dari pemerintah pusat, khususnya di wilayah perbatasan dan kawasan industri hijau,” ujar Zainal.
Dalam kesempatan tersebut, Zainal juga menyampaikan secara langsung daftar tamu kehormatan dari jajaran Komisi VII DPR RI dan mitra kementerian, sekaligus menyoroti tantangan konektivitas dan transportasi menuju wilayah Kaltara yang sangat terbatas. Zainal mendorong adanya perhatian lebih dalam penyediaan akses transportasi udara dan laut yang memadai guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Zainal juga menyampaikan potensi besar sektor pariwisata yang belum tergarap secara maksimal. Mulai dari keindahan air terjun, gua alam, pohon raksasa, hingga kawasan adat yang terjaga. “Kami berharap Komisi VII dapat menyampaikan kepada kementerian terkait agar potensi wisata ini turut mendapat perhatian, termasuk dari sisi promosi dan infrastruktur penunjang,” tambahnya.
Sementara itu, Ir. Lamhot Sinaga, anggota Komisi VII DPR RI, menyatakan bahwa Kalimantan Utara merupakan daerah strategis dengan kontribusi besar bagi ekonomi nasional, terutama dari sektor energi dan tambang. Lamhot menambahkan bahwa kedepan, sektor pariwisata harus menjadi sumber ekonomi alternatif yang tidak hanya memperkuat pendapatan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja baru melalui UMKM dan ekonomi kreatif. “Kami melihat Kalimantan Utara sangat potensial untuk dikembangkan, tidak hanya dari sisi tambang dan migas, tapi juga sektor pariwisata yang bersih dan berkelanjutan. Komisi VII mendorong percepatan pengembangan kawasan wisata serta peningkatan konektivitas antarwilayah,” jelas Lamhot Sinaga kepada Tim Liputan.
Rapat berlangsung secara interaktif dengan partisipasi aktif dari sejumlah perwakilan OPD teknis Pemerintah Provinsi Kaltara. Dalam forum tersebut dibahas pula berbagai tantangan yang dihadapi daerah, mulai dari keterbatasan jaringan listrik di wilayah 3T, perlunya pengawasan pertambangan yang lebih ketat, hingga pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Sebagai penutup, Gubernur Zainal menyampaikan harapannya agar kolaborasi pusat dan daerah yang terjalin melalui RDP ini dapat menjadi awal dari kemajuan Kalimantan Utara menuju provinsi yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi. “Semoga kunjungan ini menjadi awal dari kerja sama yang kuat dan menghasilkan langkah nyata untuk masa depan Kaltara yang sejahtera dan berkelanjutan, serta turut mendukung visi besar Indonesia Emas 2045,” tutupnya (RT).
